Langsung ke konten
JAKARTA | TVNYABURUH, – Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di sekitar kawasan perkebunan diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya kasus pencurian produksi di perusahaan perkebunan, baik perusahaan milik negara maupun swasta.
Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena pencurian hasil perkebunan tidak selalu berdiri sebagai tindak kejahatan individual, tetapi berpotensi berkaitan dengan jaringan penadah dan aktivitas peredaran narkoba.
Hal tersebut disampaikan Dr. Christian Orchard Perangin-angin, S.H., M.Kn., Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan Indonesia (PKHBPI), dalam keterangan persnya kepada sejumlah media di Jakarta, Jumat (13/11)
Menurut Christian, selama ini pencurian di lingkungan perusahaan perkebunan cenderung dipandang sebagai tindakan yang dilatarbelakangi persoalan ekonomi dan ketidakmampuan pelaku memenuhi kebutuhan hidup. Padahal, terdapat kemungkinan faktor lain yang selama ini belum mendapatkan perhatian memadai, yakni penyalahgunaan narkoba dan jaringan perdagangan hasil curian.
“Selama ini berkembang stigma bahwa pencurian di perusahaan perkebunan semata-mata terjadi karena pelaku tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal, kita juga harus melihat kemungkinan adanya keterkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Ketergantungan terhadap narkoba dapat mendorong seseorang mencari uang secara cepat, termasuk dengan melakukan pencurian produksi perkebunan,” jelasnya.
Menurut penilaian Christian, dalam penanganan sejumlah kasus pencurian produksi perkebunan, penyelidikan tidak seharusnya berhenti pada penangkapan orang yang mengambil hasil produksi. Aparat penegak hukum juga perlu mendalami kemungkinan adanya hubungan antara pelaku pencurian, pengguna narkoba, pengedar, bandar, hingga jaringan penadah hasil curian.
Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan yang berpotensi mendorong penggunanya melakukan tindakan kriminal untuk memperoleh uang guna membiayai konsumsi narkoba. Dalam kondisi tertentu, pencurian menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk mendapatkan uang secara cepat.
Komoditas perkebunan seperti tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan brondolan memiliki nilai ekonomi serta relatif mudah dipindahtangankan.
Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, terutama apabila pengawasan perusahaan terhadap pengangkutan, penerimaan, penjualan, dan rantai distribusi hasil produksi tidak berjalan secara optimal.
“Persoalannya bukan hanya siapa yang mencuri, tetapi siapa yang membeli, menampung, mengangkut, dan memperoleh keuntungan dari hasil pencurian tersebut. Jika terdapat jaringan penadah yang secara sistematis menampung hasil curian, maka pencurian akan terus berulang karena ada pasar yang memberikan keuntungan bagi para pelakunya,” tegas Christian.
Direktur Eksekutif PKHBI ini membeberkan” Karakteristik wilayah perkebunan yang memiliki areal sangat luas, akses jalan yang beragam, serta lokasi yang relatif jauh dari pusat permukiman menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengawasan keamanan.
Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan pencurian, menyembunyikan hasil kejahatan, maupun menjalankan aktivitas ilegal lainnya.”bebernya.
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif PKHBPI ini menegaskan” Perusahaan perkebunan, baik BUMN maupun swasta, wajib membangun kerja sama aktif dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Kerja sama tersebut diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap potensi peredaran narkoba di sekitar kawasan perkebunan, mengidentifikasi titik-titik rawan, serta mengungkap kemungkinan keterkaitan antara jaringan narkoba dengan tindak pidana pencurian produksi.
“Pemberantasan narkoba harus diarahkan kepada jaringan pengedar, bandar, dan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari perdagangan narkotika. Sementara itu, pengguna yang mengalami ketergantungan perlu mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum, termasuk akses rehabilitasi apabila memenuhi persyaratan.
Di sisi internal, perusahaan perkebunan juga perlu membangun program pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, proporsional, transparan, serta menjamin kerahasiaan data pribadi.
Pemeriksaan tersebut tidak boleh dilakukan secara diskriminatif atau dijadikan alat untuk memberikan stigma kepada pekerja.
Pelaksanaannya harus berdasarkan prosedur yang jelas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”tegasnya.
Christian juga mengingatkan” bahwa persoalan pencurian produksi di perusahaan perkebunan membutuhkan perubahan paradigma dalam sistem pengamanan.
Perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada penangkapan pelaku di lapangan, tetapi harus mampu mengidentifikasi seluruh faktor yang memungkinkan kejahatan tersebut terus berlangsung.
“Kalau pencurian memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan jaringan penadah, maka penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai perusahaan hanya sibuk mengejar orang yang mengambil buah di kebun, sementara pihak yang menampung dan menikmati keuntungan dari hasil kejahatan justru tidak tersentuh,” ujarnya.
Ia menambahkan, perusahaan perkebunan harus berani membangun kolaborasi lintas institusi, memperkuat sistem pengawasan produksi, meningkatkan efektivitas pengamanan, serta menciptakan lingkungan sosial yang menolak peredaran narkoba.
Keberhasilan perusahaan perkebunan tidak semata-mata diukur dari pencapaian target produksi dan keuntungan ekonomi. Keamanan lingkungan kerja, perlindungan aset perusahaan, serta keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat di sekitar perkebunan juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab perusahaan.
Menutup keterangannya, Christian kembali menegaskan, bahwa persoalan pencurian produksi di perusahaan perkebunan harus ditangani melalui pendekatan yang lebih komprehensif, dengan melibatkan perusahaan, aparat penegak hukum, BNN, dan masyarakat.
Ia meminta agar setiap dugaan keterkaitan antara pencurian produksi, penyalahgunaan narkoba, dan jaringan penadah ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang profesional serta berdasarkan bukti hukum.
“Jangan hanya mengejar dan menangkap pencuri di kebun, tetapi bongkar juga jaringan yang memungkinkan pencurian itu terus terjadi. Siapa yang menampung, siapa yang membeli, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang menikmati keuntungan dari hasil kejahatan harus diungkap,” tegasnya.
“Jika penyalahgunaan narkoba terbukti menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian di lingkungan perkebunan, maka pemberantasan narkoba dan penindakan terhadap jaringan pencurian harus berjalan beriringan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap mata rantai kejahatan yang merugikan perusahaan maupun masyarakat,” tutup Christian. (Anto Bangun)
