Langsung ke konten
Rokan Hilir (Kamis, 12/11/2026) | Kegiatan Pokir (Pokok Pikiran) yang berhasil menelan anggaran APBD Pemkab Rokan Hilir, hingga kini belum ada kejelasan dari beberapa OPD yang diduga terseret arus dalam berjalannya kegiatan Pokir bertuan yang sudah, atau pun yang sedang dijalankan.
Dalam persoalan ini, salah satu OPD yang diduga kuat sebagai ajang timbunan Pokir bertuan adalah Dinas DKPP Rohil, untuk itu publik kerap kali memperhatikan kinerja atau pun program yang sedang dijalankan oleh Dinas DKPP Sebagai salah satu sektor pertanian yang menjalankan swasembada ketahanan pangan di Rokan Hilir.
Akan tetapi, Kepala Dinas DKPP Rokan Hilir Diduga kuat lebih memilih bungkam saat publik mempertanyakan tentang program Dinas DKPP itu sendiri, serta berapa banyak kegiatan Pokir bertuan yang telah menguasai anggaran APBD sehingga program OPD menjadi terhambat bahkan lumpuh total.
Menanggapi keseriusan masalah Pokir Bertuan, Ketua Baladika Karya Provinsi Riau Kasrul” meminta terhadap kepala Dinas DKPP Rokan Hilir agar tidak bersembunyi dari kejaran publik dalam hal mengetahui siapa oknum Dewan yang diduga terlibat dalam kegiatan Pokir bertuan itu ” Ucap Kasrul.
Lanjut Kasrul, jika kadis DKPP Rokan Hilir sengaja memilih bungkam, saat dikonfirmasi publik terkait kegiatan Pokir bertuan ini, maka hal yang wajar jika kita menduga, bahwa kepala dinas DKPP Rokan Hilir ikut terseret arus dalam kegiatan Pokir bertuan tersebut, di samping itu, teruntuk kegiatan Pokir bertuan ini, sudah menjadi catatan penting dalam lembaga kami untuk di bahas di langkah selanjutnya hingga menuju ke ranah hukum, sebab sudah terindikasi penyimpangan terhadap suatu kekuasaan” Pungkas Ketua Baladika Karya sembari mengakhiri keterangannya
Reporter: Handoko
