SHARE NOW

Gema Cita Desak Heru Budi Tindak Lanjuti Temuan BPK Terkait Tidak Tersalurkannya KJP dan KJMU Rp 197,55 Milyar

Gema Cita Desak Heru Budi Tindak Lanjuti Temuan BPK Terkait Tidak Tersalurkannya KJP dan KJMU Rp 197,55 Milyar

JAKARTA | Ketua Umum Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta (Gema Cita), Hilman Firmansyah mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk menindak lanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengungkap adanya temuan Rp 197,55 milyar anggaran tahun 2022 di Pemprov DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).

Hilman mengatakan banyak masyarakat yang mengeluh terkait lamban kinerja pemprov DKI, padahal KJP Plus dan KJMU sangat dibutuhkan dan membantu meringankan ekonomi saat ini ditengah kondisi masyarakat yang sulit.

Bantuan sosial KJP Plus dan KJMU senilai Rp 197,55 milyar belum disalurkan kepada penerimanya dan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai Rp 15,18 milyar tidak sesuai ketentuan,” ungkap Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit saat menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas anggaran tahun 2022 di Gedung DPRD DKI, Senin (29/05/2023).

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga kedapatan membayar atas belanja senilai Rp 11,34 milyar lantaran ada kelebihan penghitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp 6,38 milyar.

“Kekurangan volume pengadaan barang atau jasa sebesar Rp 4,06 milyar, kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp 878 juta,” tegas Supit.

Adapun denda keterlambatan senilai Rp 34,53 milyar. “Atas permasalahan tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp 14,66 milyar,” kata Supit.

Dengan adanya temuan BPK RI, Hilman mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut.

Laporan: HF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER