Langsung ke konten
Jakarta (Jumat,5/12/2025) | Danantara, Superholding BUMN baru, segera memancing perhatian publik serta menghadirkan harapan besar sekaligus keraguan yang tidak bisa diabaikan.
Sejak hari Pertama, publik menaruh harap Danantara dapat menjadi peluang emas untuk mengakhiri fragmentasi BUMN. Harapan lainnya, Danantara akan memperkuat kedaulatan ekonomi dan memastikan modal nasional bekerja lebih produktif. kata Arief Poyuono Komisaris PT Pelindo (Persero) yang juga Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra pada Jumat, (5/12/2025).
Di sisi yang lain, muncul kritik dari para ekonom, akademisi, dan pelaku usaha. Mereka mempertanyakan transparansi sumber pembiayaan, risiko tumpang tindih mandat dengan kementerian, serta potensi konsentrasi kekuasaan ekonomi yang terlalu besar pada satu entitas negara.
Optimisme dan skeptisisme tersebut wajar. Pembentukan Danantara nyatanya menyentuh jantung perdebatan tentang arah pembangunan Indonesia ke depan, melampaui hitungan neraca aset dan arsitektur kelembagaan. Tidak dipandang secara sempit sebagai isu administrasi BUMN atau instrumen investasi keuangan, perdebatan Danantara akan produktif jika dilihat sebagai bagian dari transformasi geopolitik ekonomi Indonesia dalam menghadapi dunia yang sedang berubah sangat cepat.
Transformasi dari Negara-Regulator ke Negara-Investor
Sekedar mengingatkan, peluncuran Danantara sebagai superholding BUMN – yang kini mengelola lebih dari Rp 14.000 triliun aset strategis – harus dipahami bukan sekadar kebijakan ekonomi domestik, melainkan langkah geopolitik ekonomi berskala global.
Di tengah kontestasi modal dunia, kompetisi energi, perang teknologi, fragmentasi rantai pasok, dan polarisasi AS–Tiongkok yang semakin dalam, kehadiran Danantara tidak bisa dipandang hanya sebagai strategi konsolidasi BUMN atau instrumen investasi negara. Danantara telah menempatkan Indonesia sebagai aktor ekonomi geostrategis, bukan sekadar pasar atau objek permainan negara lain.
Dalam konteks internasional, sovereign wealth fund (SWF) telah bergeser fungsi dari sekadar pengelola cadangan negara menjadi instrumen geopolitik baru. China menggunakan China Investment Corporation (CIC) untuk mengamankan akses energi dan mineral strategis di seluruh dunia; Arab Saudi melalui PIF mendesain transformasi pasca-minyak yang mengubah struktur ekonomi global; dan Singapura melalui Temasek dan GIC memosisikan negara-kota itu sebagai pusat keuangan dunia.
“Kini Indonesia sedang melakukan lompatan struktural serupa, namun dengan karakter dan kepentingan nasional yang unik. Selama beberapa dekade, negara hadir terutama sebagai regulator, mengatur pasar dan memungut pajak untuk membiayai pembangunan. Tetapi dengan APBN sekitar Rp 3.300 triliun dan jumlah uang beredar (M2) mencapai Rp 9.600 triliun, kapasitas fiskal formal tidak lagi cukup untuk mengeksekusi agenda besar seperti hilirisasi mineral, energi bersih, pertahanan teknologi, dan digitalisasi. Negara tidak punya pilihan kecuali masuk ke pasar sebagai investor, bukan penonton. Di sini, Danantara menjadi instrumen untuk memobilisasi modal nasional di luar APBN, bukan menarik anggaran publik tambahan,” tegasnya.
“Itu kenapa konsolidasi kepemilikan pemerintah atas BRI, Mandiri, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID merupakan fondasi untuk membentuk kekuatan kapital strategis yang mampu bertarung di arena global,” ujar Arief.
“Dalam teori ekonomi politik, ini merupakan pergeseran dari liberal regulatory state menuju developmental strategic state, atau negara yang aktif mengarahkan investasi, bukan sekadar mengatur dari kejauhan,” terangnya.
Tujuan Strategis Danantara,
Danantara juga berpotensi menjadi instrumen kunci bagi ketahanan energi nasional. Penguasaan aset energi tidak hanya soal profit, tetapi soal kedaulatan negara. Dalam dekade ini, energi adalah isu geopolitik paling sensitif. Ini terlihat ketika Eropa lumpuh ketika pasokan gas Rusia terputus, atau bagaimana AS dan Tiongkok bersaing dalam teknologi baterai dan kendaraan listrik (EV).
Ambisi Indonesia untuk menjadi pusat produksi baterai dan EV global tidak bisa dicapai melalui skema pembiayaan konvensional.
Di titik ini, Danantara mengisi ruang strategis, yakni menghimpun modal jangka panjang, memobilisasi aset BUMN, dan membangun rantai pasok industri dari hulu ke hilir.
Dengan kontrol atas mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga di bawah MIND ID, Danantara dapat menjadi instrumen untuk memastikan hilirisasi tidak berhenti pada smelter, tetapi berujung pada manufaktur berbasis teknologi tinggi.
Langkah ini selaras dengan literatur ketahanan energi yang menekankan integrasi antara investasi strategis, industri dalam negeri, dan kedaulatan politik. Studi mengenai SWF Tiongkok (seperti CIC) menunjukkan bahwa instrumen investasi negara digunakan untuk mengamankan sumber daya jangka panjang dan membangun kapasitas produksi domestik, bukan sekadar mencetak profit finansial. Indonesia tampaknya sedang menapaki rute serupa.
Hal penting lainnya, kehadiran Danantara dapat dibaca sebagai strategi memasuki geopolitik teknologi. Ini adalah arena persaingan baru yang menentukan siapa yang akan memimpin ekonomi global di masa depan. Hari ini, pertempuran tidak lagi terjadi hanya pada kilang minyak atau pabrik baja, tetapi di jaringan 5G, kecerdasan buatan (AI), dan penguasaan data. Siapa yang menguasai data, ia menguasai pasar, perilaku publik, bahkan arah politik suatu negara.
Dalam konteks ini, Danantara memiliki peran strategis. Dengan Telkom sebagai salah satu pilar utamanya, Danantara dapat memimpin investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur digital nasional, mulai dari pusat data nasional (national data center), jaringan komputasi awan (cloud computing) yang berdaulat, pengembangan AI domestik, hingga penguatan sistem pertahanan siber.
Itu sebabnya, negara sudah tidak bisa lagi menyerahkan agenda digital sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
Di era yang ditandai oleh cloud sovereignty, data sovereignty, dan eskalasi ancaman cyber warfare, penguasaan infrastruktur digital bukan sekadar pilihan ekonomi, tetapi instrumen pertahanan nasional.
Dalam kondisi ini, Danantara memiliki potensi menjadi gardu depan yang memastikan Indonesia masuk ke masa depan digital sebagai pemain yang berdaulat, bukan konsumen pasif dalam pasar yang dikendalikan kekuatan asing.
Menjadi Aktor, Bukan arena
Pada akhirnya, Danantara harus dilihat sebagai instrumen pembangunan sovereign strategic capabilities, atau sebuah perangkat negara untuk membangun fondasi jangka panjang dari kekuatan ekonomi nasional: energi yang berdaulat, industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dan ekosistem digital yang aman.
Dunia hari ini tidak lagi digerakkan oleh mekanisme pasar murni, tetapi oleh kompetisi negara demi negara. Jika Indonesia tidak memiliki instrumen kapital strategis, kita akan terus menjadi pasar, bukan pemain.
Tanpa instrumen yang kuat dan terintegrasi, Indonesia berisiko menjadi penonton dalam sejarah, sementara negara lain melaju di depan dengan strategi kapital yang agresif.
Danantara memberi kita kesempatan untuk membalik posisi itu. Dari pasar menjadi pemain, dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen nilai tambah, dari pengguna teknologi menjadi pencipta inovasi.
Namun kita juga harus melihat risikonya, institusi dengan kekuatan ekonomi sebesar ini berpotensi menjadi konsentrasi kekuasaan yang berbahaya jika tidak disertai tata kelola yang transparan, independen, dan bebas kepentingan jangka pendek.
Untuk itu, keseimbangan menjadi kunci dalam membangun kekuatan tanpa membuka ruang penyalahgunaan, menjaga kedaulatan tanpa menjadi dominasi, dan mengelola aset strategis tanpa mematikan kompetisi serta ruang tumbuh pelaku usaha nasional.
Terakhir, Danantara adalah peluang sejarah – mungkin yang paling besar dalam beberapa dekade terakhir. Pertanyaannya bukan lagi apakah negara harus kuat?
Negara memang harus kuat. Hal yang menentukan masa depan kita adalah bagaimana kekuatan itu digunakan? Apakah untuk memperluas kemakmuran bersama, atau malah menciptakan monopoli baru dengan wajah yang berbeda?
Melalui Danantara, Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah berupaya memastikan bahwa kekayaan negara kembali kepada rakyat, bahwa aset strategis nasional menjadi pendorong produktivitas, dan bahwa kapasitas ekonomi Indonesia berdiri tegak di panggung global, bukan sebagai konsumen pasif, melainkan sebagai pemain yang disegani.
Namun keberhasilan Danantara tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau figur Presiden, tetapi juga oleh kedewasaan kolektif kita sebagai warga negara. Kita harus berani mendukung transformasi besar ini dengan optimisme rasional, yakni memberi ruang bagi terobosan strategis, namun tetap kritis dan waspada terhadap potensi penyimpangan.
Kita perlu memastikan bahwa pengawasan publik, transparansi, dan akuntabilitas menjadi budaya bersama, bukan sekadar tuntutan retoris. Untuk menjadi Indonesia sebagai negara kuat maka dibutuhkan masyarakat kuat, yakni masyarakat yang tidak larut dalam sinisme, tapi juga tidak menyerahkan masa depan tanpa suara.
“Di tangan publik yang cerdas dan berdaulat, Danantara dapat menjadi kendaraan sejarah yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, lebih mandiri, dan lebih bermartabat, Semoga, ” tutup Arief Poyuono.
Reporter: Hilman
