Langsung ke konten
Rokan Hilir (Selasa, 03/03/2026) menghadapi sejumlah keluhan besar dari kalangan Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang berada di Kepemerintahan Daerah Pemkab Rokan Hilir, terkait dengan adanya indikasi dugaan tentang hancurnya keuangan Daerah, hingga saat ini, persoalan tersebut masih mendapat sorotan publik.
Sebagai Pilar Ke IV Demokrasi Pembangunan Nasional, publik terus memburu sejumlah kendala yang mengakibatkan lumpuhnya roda Kepemerintahan Daerah ini.
Diketahui, tak hanya masalah TPP ataupun gaji yang mengalami hambatan besar, akan tetapi lemahnya Infrastruktur pembangunan untuk kelangsungan roda kepemerintahan ini juga ikut bersamanya.
Dugaan sementara, hancurnya Kepemerintahan Daerah ini, disebabkan kemampuan keuangan Daerah sangat memprihatinkan, sehingga sejumlah besar persoalan Daerah yang bermunculan tak bisa di hindarkan.
Pantauan sementara, tak hanya masalah TPP dan gaji PPPK, kegiatan tunda bayar fisik dan non fisik pada tahun 2025 lalu, hingga kini tak kunjung juga selesai, alhasil, kejadian tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap penerima dari persoalan itu.
Saat dikonfirmasi melalui via whatsapp-nya, Fauzi Effrizal Sekda Rokan Hilir, mengatakan bahwa ” Kami masih menunggu transfer dana dari Pemerintah Pusat Dan Provinsi agar masuk ke Pemerintah Daerah, dan dari situlah pembayaran bisa di lakukan, disamping itu, kita juga membutuhkan pembayaran tersebut, apa lagi di bulan Ramadhan ini, ” Ucap Fauzi Effrizal Sekda Rokan Hilir pada selasa siang 03 Maret 2026 melalui via whatsapp-nya.
Reporter: Handoko
