Langsung ke konten
Rokan Hilir (Sabtu, 10/10/2026?) Maraknya pemberitaan media terkait dengan dugaan sindikat kepentingan elite yang berkedok Pokok Pikiran ( Pokir) yang lahir dari tubuh DPRD Rokan Hilir, hingga kini masih di sorot publik
Ironisnya, kegiatan yang di sebut sebagai pokok pikiran (pokir) ini diduga kuat sudah bertuan dari kalangan oknum DPRD itu sendiri dan mirisnya, Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir sendiri, hingga kini tak menjawab konfirmasi publik melalui via WhatsApp di beberapa lalu.
Sementara itu, hasil pantauan di lapangan, kebanyakan OPD-OPD Daerah mengeluh, sebab Pokir milik Dewan ini tak bisa disentuh dikarenakan pada prinsipnya pokir Dewan yang di kelola oleh OPD diduga sudah bertuan.
Menanggapi persoalan ini, Ketua Baladika Karya Provinsi Riau, Kasrul menyebut” Sebagai lembaga legislatif, tak seharusnya Dewan berbinis dengan rakyatnya, kita benarkan bahwa pokok pikiran ini harus di jalankan, hanya saja jangan ada kepentingan, apa lagi sempat melakukan penekanan terhadap roda Kepemerintahan Daerah” Ucap Kasrul.
Kasrul kembali menjabarkan” Kebenaran Soal Pokok pikiran ini gak ada yang salah, tapi kawan-kawan di Dewan jangan mengambil kepentingan di balik pokir ini, kasian OPD, program mereka juga ada, gak serta-merta pokir ini aja yang harus di kedepankan, dan parahnya lagi, pokir ini sudah ada pula nama-namanya, kalau seperti ini cara yang di lakukan di Rohil, ini Pemkab terancam gulung tikar, dan perbuatan seperti ini terbilang sudah di luar batas kewajaran, Pemkab Rokan Hilir ini mengalami efisiensi yang tak bisa di jelaskan, gejolak habat sedang bergeming dalam menghadapi masalah keuangan yang tidak stabil, seharusnya DPRD Rohil bisa membantu untuk mencari jalan keluar dari masalah ini, itu baru benar ” Pungkasnya.
Reporter: Handoko
