JAKARTA | TVNYABURUH – Setelah melakukan longmarch menuju Patung Kuda, Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Partai buruh, Serikat Pekerja dan Serikat Petani yang berasal dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Serang, Cilegon, Karawang, Purwakarta, dan Bandung Barat padati jalan mennuju Istana Negara, Sabtu (14/01/2023).
Dalam konfrensi persnya, Said Iqbal Presiden Partai Buruh mengatakan bahwa isi Perpu yang telah ditanda tangani Presiden Jokowi sangat merugikan Klass Pekerja
“Aksi hari ini kami menolak isi perppu no 2 tahun 2022 yang di tanda tangani Presiden Jokowi. Setelah mempelajari isinya, sangat merugikan kaum buruh, rakyat miskin kota, nelayan, kaum guru dan tenaga honorer, pekerja rumah tangga dan kelompok klas pekerja lain nya.” Ucapnya
Selain mengatakan bahwa isi Perpu tersebut sangat merugikan Klass Pekerja, Said Iqbal menjelaskan isi yang tertuang dalam perpu tersebut memiliki setidaknya sembilan isu yang merugikan kaum buruh yaitu:
1. Pengaturan upah minimum
2. Outsorching
3. Karyawan kontrak
4. Pesangon
5. Pemutusan hubungan kerja (PHK)
6. Aturan jam kerja
7. Pengaturan cuti
8. Tenaga kerja asing
9. Sanksi pidana yang di hapuskan
“Ini menjadi sorotan kaum buruh yaitu tentang upah minimum dan outsorching. Sedangkan tentang upah minimum kembali ke rezim upah murah dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan index index tertentu yang seharusnya mengunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi atau kebutuhan hidup layak (KHL) yaitu survey pasar. Dan tentang outsorching negara telah melegalkan kembali tentang perbudakan modern” ucap Said
Lebih lanjut, Said Iqbal juga meminta agar Presiden Jokowi mengembalikan atau kembali ke isi UU 13 tahun 2003.
“Sikap Partai Buruh meminta kepada bapak presiden dan DPR RI untuk kembali menggunakan isi uu13/2003 itu adalah syarat minimum untuk kaum buruh” tambahnya
Setelah konferensi persnya selesai, presiden partai buruh dan masa aksi bergerak menuju Sport Mall Kelapa Gading mengikuti Deklarasi Darah Juang Partai Buruh sekaligus Pembukaan Rakernas Partai Buruh.
Laporan MP
