TANGERANG | Berkaitan dengan keputusan pemerintah pusat Tentang PSN Pengembangan Ekowisata Tropical Coastland di Kabupaten Tangerang dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP), yang melibatkan investor swasta dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur besar.
Warna Research Center (WRC) Mengadakan survei persepsi masyarakat di wilayah yang bertetanggaan dengan Kabupaten Tangerang , yang diselenggarakan Tanggal 3-15 Januari 2025 . Survei menggunakan Statistik Deskriptif dan analisis korelasi yang dilaksanakan berdasar keterwakilan masyarakat Kota Tangerang, Jakarta dan Kabupaten Tangerang. kata Direktur Eksekutif WRC, Firmansyah dalam keterangan tertulisnya pada Senin, (20/1/2025).
“Dengan melibatkan 1300 Responden dan margin error 2,72 %. Dengan teknik sampling menggunakan Accidental Random Samping di setiap wilayah. Survei ini memberikan 4 (Empat) kluster pertanyaan yaitu kluster dukungan terhadap PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland di Kabupaten Tangerang,” paparnya.
Kluster Sosial Pembanguan PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland di Kabupaten Tangerang, Kluster Ekonomi PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland di Kabupaten Tangerang dan Kluster Governance PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland di Kabupaten Tangerang.
Dukungan terhadap PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland,
“Hasil Survei Kluster ini, Mengindikasikan bahwa PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland mendapat dukungan masyarakat melalui pertanyaan Apakah PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland Layak dibangun dengan Skema Public Private Partnership (PPP) yaitu 79,1% Responden setuju PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland karena kawasan hutan Mangrove yang sudah rusak yang menjadi area PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland dan harus di reboisasi lagi dan dikembangkan menjadi area pariwisata dan sebanyak 7,7 % Tidak Setuju, sementara sebanyak 5,1 % Tidak Berpendapat, dan sebanyak 7,9 % Tidak Tahu. Terkait PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland,” terangnya.
Hal Positif terkait PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland yang berdekatan dengan pengembang Properti PIK 2. Hasil jawaban Responden sebanyak 69,7 % Responden berpandangan berdampak pada pengembangan ekonomi pada Ketiga wilayah yaitu Jakarta,Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Dan sebanyak 20,2 % Responden terkait dengan Lapangan Kerja baru bagi warga lokal dan sebanyak 10,1 % Tidak ada pendapat dan tidak tahu,” ungkap Firmansyah.
Sedangkan pada Aspek Sosial terhadap PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland dengan Skema PPP dengan PT Agung Sedayu Group, Pada Aspek Sosial sebanyak 67,9 % Responden menyatakan Bahwa untuk memprioritaskan keterlibatan masyarakat lokal sekitar area PSN dalam Hal lapangan kerja dan Hal untuk membuka usaha UMKM.
“Terkait dengan pelibatan LSM dan sejumlah kelompok yang menolak PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland sebanyak 77,2 % Tidak Setuju dan beranggapan aktivitas mereka justru akan menciptakan Citra negatif bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam Hal Kepastian hukum untuk berinvestasi di Indonesia,
Dan untuk mencegah timbulnya masalah-masalah Sosial, Ekonomi dan Keamanan serta Ketertiban akibat aksi penolakan oleh kelompok kecil masyarakat dari luar Kabupaten Tangerang sebanyak 80,1 %
berharap Pemerintah ikut dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat di area PSN tersebut,” tegasnya.
Berkaitan dengan Aspek Governance sebanyak 88,6 % Setuju Bahwa pihak Agung Sedayu yang ikut dalam Skema PPP untuk PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland akan mampu menyelesaikan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tenggat waktu, sebanyak 5,2 % Tidak Setuju, sebanyak 6,2 % Tidak Ada Pendapat dan tidak tahu.
“Pada saat penetapan dan pelaksanaan pembangunan PSN pengembangan Ekowisata Tropical Coastland
Sebanyak 84,2 % Responden Setuju tidak berpotensi dengan praktek KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ), sebanyak 9,7 % Tidak Setuju, dan sebanyak 6,1 % Tidak Ada Pendapat dan Tidak Tahu,” pungkas Firmansyah.
Secara mendasar, Nilai Aspek Governance berdasar survei ini dipersepsi positive oleh Masyarakat luas. Hal ini menjadi catatan yang penting Bahwa PSN dengan Skema Public Private Partnership (PPP) jauh lebih governance.
Berdasar pada Survei ini Warna Research Center terhadap PSN Ecowisata Tropical Coastland ini, Ada Beberapa Rekomendasi yang perlu dijadikan rujukan bagi Pemerintah. Diantaranya:
Pertama, Perlu Komunikasi publik dan Sosialisasi yang intensif terkait PSN Ecowisata Tropical Coastland agar masyarakat memahami secara utuh tujuan kebijakan pemindahan dan relokasi masyarakat dari area yang masuk PSN Ecowisata Tropical Coastland.
Kedua, Perlu Desain kebijakan yang berfokus pada perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam bidang sosial ekonomi.
Ketiga, Pemberian Jaminan Bahwa pelaksanaan PSN Ecowisata Tropical Coastland akan dilaksanakan berdasarkan prinsip kepemerintahan yang baik untuk mengeliminasi praktek KKN. Berkaitan Dengan Hal ini, Sangat diperlukan kelembagaan pengawasan independen.
Reporter: M. Reza Pahlevi.
