Ketua Poros Rawamangun Desak KPUD DKI Jakarta Agar Transparan Terkait Dana Hibah Triliunan
JAKARTA | Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penggunaan Anggaran Hibah Daerah, Kejaksaan Tinggi dibeberapa provinsi Indonesia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana hibah daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah.
Semua pihak yang diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan penggunaan anggaran hibah daerah yang transparan dan efektif demi suksesnya Pemilu Serentak 2024.
Sementara Ketua Poros Rawamangun,Rudy Darmawanto mendesak transparansi dari KPUD DKI Jakarta.
“Dana Hibah untuk KPUD DKI Jakarta itu harus dipastikan keberadaanya jangan membuat sesuatu menjadi misteri, apalagi ada kabar atau rumor dana hibah tersebut di simpan di Bank Daerah Lain sementara Dana Hibah tersebut diperuntukkan kepentingan DKI Jakarta kan harusnya di Bank DKI bukan di bank lain,”tegas Rudy Darmawanto Senin, (25/3/2024).
Dikatakan hal ini sebagai komitmen seluruh jajaran dan masyarakat Jakarta untuk saling membesarkan usaha-usaha BUMD Provinsi DKI Jakarta.
“Bila itu benar rumor bahwa Dana Hibah KPUD DKI Jakarta yang disimpan di Bank Daerah Lain berarti ada sesuatu dan ketua KPUD DKI Jakarta harus melakukan klarifikasi,”tegasnya.
Kinerja KPUD DKI Jakarta dan jajaranya hingga KPUD wilayah kota ini menurut Rudy Darmawanto sangat buruk bila dibandingkan dengan KPUD sebelumnya.
“Semua masalahnya terutama KPUD Kota Jakarta Selatan diduga dia sebagai pemain, broker dan melanggar etika harusnya mereka netral tidak berpihak dan transparan,”ungkapnya.
Apabila belum ada kejelasan terkait isu dana hibah dan bank yang dipilihnya di Jawa Barat maka perlu ada kejelasan lebih lanjut.
“Ketua KPUD DKI Jakarta melanggar etika bila rumor itu benar dan harus ada penjelasan dan klarifikasi dari Ketua KPUD,”tutupnya.
Belum ada penjelasan resmi dari KPUD DKI Jakarta, bahkan pintu gerbang kantornya tertutup rapat dan sulit untuk masuk ke gedung milik rakyat ini.
Reporter: Hilman Firmansyah
