JAKARTA | Sangat miris sekali pihak swasta yang ingin berkerjasama dan berinvestasi dalam skema Public Private Partnership (PPP) terhadap PSN diteriakin maling dan perampok lahan rakyat. Sementara faktanya lahan yang dikerjasamakan di PSN Ekowisata Tropical Coastland jelas-jelas milik Negara. kata Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid kepada wartawan pada Minggu, (19/1/2025).
“Dari Gerakan Politisasi Anti PSN Ekowisata Tropical Coastland sudah dapat dibaca arahnya diduga untuk menjatuhkan kepercayaan dunia usaha dan investasi pada Pemerintahan Prabowo Subianto,” tegas Habib Syakur.
“Sebab saat di era Jokowi, Kok Kelompok-kelompok ini diam saja kalau memang PSN tidak bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
“Pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus bersikap tegas terhadap Pelaku Gerakan Politisasi Anti PSN, Sebab akan bertentangan dengan Program Presiden Prabowo Subianto yang ingin melibatkan Swasta dalam Pembangunan infrastruktur ketika berbicara di forum Kamar Dagang Indonesia (KADIN),” tandas Habib Syakur.
“Propaganda sesat terkait PSN Ekowisata Tropical Coastland yang digarap PT Agung Sedayu Group dengan Public-Private Partnership (PPP) adalah skema kerjasama antara Pemerintah dan Badan usaha swasta dalam pembiayaan dan penyediaan infrastruktur Ekowisata Tropical Coastland,” terang Habib Syakur.
“Dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan Properti PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 yang selama ini memang dikelola oleh PT Agung Sedayu Group,” tegasnya.
Dua entitas Proyek yang berbeda antara PSN Ekowisata Tropical Coastland dengan Pengembangan PIK 2.
Propaganda sesat yang ditiupkan ke Masyarakat seakan PSN Ekowisata Tropical Coastland adalah bagian dari PIK 2 selama ini.
“Dalam PSN Ekowisata Tropical Coastland merupakan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
KPBU, atau secara umum lebih sering dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP) adalah sebuah Skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (Swasta),” ujarnya.
“Skema penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum ini didasarkan pada suatu perjanjian (kontrak) antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah yang disebut sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dan pihak swasta, Dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko diantara para pihak,” papar Habib Syakur.
Skema KPBU secara potensial dapat mendukung peningkatan kualitas APBN dalam Hal bisa mengurangi tekanan APBN dan APBD untuk mengalokasikan belanja modal untuk konstruksi di awal proyek sehingga bisa diharapkan mengurangi keseimbangan primer negatif.
“Akan tetapi, Sebetulnya Skema KPBU juga memiliki banyak keunggulan lain yang dalam beberapa hal juga bisa meningkatkan kualitas APBN secara langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.
Yang Pertama, Skema KPBU ini dapat menciptakan Penganggaran yang lebih baik, karena dapat menurunkan biaya tidak terduga termasuk beberapa Cost Overrun maupun Time Overrun.
Penganggaran yang lebih baik juga dapat diciptakan dari linkage yang kuat antara Budget dan Performance karena dalam Skema KPBU, Pembayaran untuk layanan infrastruktur bisa dihubungkan dengan kualitas tersedianya layanan.
“Kedua, Skema KPBU juga bisa diharapkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik karena keterlibatan swasta dalam desain proyek serta dinamika yang diciptakan dalam skema KPBU dalam proses pelelangan bisa mendorong inovasi dan efisiensi yang lebih baik,” terangnya.
“Ketiga, Manfaat yang lain adalah adanya Akuntabilitas yang lebih tinggi dari Proyek KPBU karena dalam pelaksanaannya, Proyek KPBU melibatkan lebih banyak Stakeholders yang memonitor proyek secara lebih detail, Tidak hanya pemilik proyek (PJPK) saja tetapi juga pihak badan usaha dan juga penyedia dana (lenders) untuk PSN, tandas Habib Syakur.
“Jadi secara jelas Propaganda sesat terkait PSN Ekowisata Tropical Coastland yang dilakukan sekelompok kecil masyarakat patut diduga tujuannya untuk membuat kekacauan dalam perekonomian nasional di era Kepemimpinan President Prabowo agar Investor atau Swasta meragukan Kredibilitas dan Trust terhadap Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Habib Syakur.
Reporter: M. Reza Pahlevi
