Hamburkan Anggaran dan Tak Transparan, KOMJAK Tolak Proyek LRT Velodrome-Manggarai
JAKARTA | Ketua Umum Komite Masyarakat Jakarta (KOMJAK), Agung Wibowo Hadi menolak pembangunan proyek LRT Veledrome-Manggarai yang dianggap hamburkan Anggaran APBD DKI Jakarta dan tidak transparan dalam proses penggunaan anggaran maupun tender proyek.
Agung menilai proyek LRT ini terkesan kejar tayang dan diduga beraroma korupsi, berdasarkan investigasi dan informasi yang kami peroleh dari beberapa anggota DPRD Komisi B yang menolak tanda tangan untuk menyetujui proyek LRT Velodrome-Manggarai.
Agung menegaskan sejak pagi Presiden Jokowi mendadak batal meresmikan groundbreaking pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Stasiun Velodrome-Stasiun Manggarai pada Senin (30/10/2023). Peresmian kegiatan tersebut akhirnya dilakukan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Semula peresmian proyek tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden pada pukul 08.30 WIB. Pagi ini, dari kediaman Jokowi ternyata langsung ke Istana Kepresidenan di Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, dan berkegiatan di sana.
Di lokasi acara groundbreaking, berbagai persiapan juga menunjukkan adanya protokoler untuk kehadiran Presiden. Seperti podium berlambang Burung Garuda tempat Jokowi akan membuka acara, telah siap digunakan di sana. Dalam gladi bersih panitia juga menyebut Jokowi, sterilisasi area juga sudah dilakukan oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). Namun hingga groundbreaking dilakukan, Jokowi batal hadir.
“Hari ini saya mewakili Bapak Presiden karena Bapak Presiden ada kegiatan mendadak yang tak bisa ditinggalkan,” kata Budi Karya menteri perhubungan di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).
Agung mempertanyakan transparansi proses tender Jakpro yang mengandeng 4 Perusahaan Kerjakan Proyek LRT Velodrome-Manggarai Senilai Rp 4,6 Triliun. Dalam pengerjaannya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan menggandeng PT (Persero) Waskita Karya; PT (Persero) Nindya Karya; PT. LEN Railways System, dan Joint Operation (JO). Ungkap Agung.
Agung menyatakan APBD DKI Jakarta pada 2023 mengalami defisit hingga Rp 5 Triliun. Hal ini diungkapkan dalam rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat Gubernur mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 Senin, (11/09/2023). Defisit itu disebabkan oleh pendapatan daerah yang tidak mencapai target.
Agung memaparkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peresmian peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 1B rute Velodrome-Manggarai ditargetkan juga dilakukannya teken kontrak pembangunan fasilitas transportasi.
Dalam teken kontrak tersebut, pembangunan kontruksi LRT Velodrome-Manggarai akan berjalan hingga 3 tahun ke depan.
Pemprov DKI Jakarta menambah anggaran melalui penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 1,5 triliun kepada PT Lintas Raya Terpadu (LRT) untuk pembangunan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome-Manggarai.
Agung mendesak pihak Jakpro agar transparan dalam penggunaan Anggaran APBD DKI karena itu uang Rakyat dimana sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menganggarkan anggaran sebesar Rp 916 milyar untuk pembangunan LRT rute Velodrome-Manggarai. Anggaran tersebut diberikan kepada PT LRT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.
Reporter: Hilman Firmansyah
