Langsung ke konten
WAY KANAN (Selasa, 10/11/2026) | Pelaksanaan workshop pemutakhiran dan penyesuaian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi operator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Way Kanan, Lampung, menuai sorotan. Pasalnya, sejumlah peserta mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran kegiatan, khususnya terkait konsumsi dan biaya transportasi.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan tersebut diikuti sebanyak 225 peserta yang merupakan operator PAUD dari 15 kecamatan di Kabupaten Way Kanan.
Workshop berlangsung selama tiga hari bertempat di Aula Kampus Al-Ma’arif, Kecamatan Baradatu. Namun, di balik pelaksanaan kegiatan tersebut, muncul keluhan peserta mengenai realisasi fasilitas konsumsi yang dinilai tidak diberikan secara merata selama kegiatan berlangsung.
Berdasarkan keterangan salah seorang sumber yang mengikuti kegiatan, anggaran konsumsi berupa makanan dan minuman serta biaya transportasi menjadi persoalan yang dipertanyakan peserta.
“Aturannya, kegiatan workshop tentu memiliki anggaran tersendiri, bukan sekadar rapat. Pada hari pertama hingga hari terakhir memang tersedia makanan ringan (snack), tetapi untuk konsumsi makan pada hari kedua dan ketiga disebut tersedia, sementara pada hari pertama tidak diberikan. Ini terkesan tebang pilih,” ungkap sumber tersebut.
Sumber itu juga mengungkapkan bahwa peserta diminta menandatangani enam rangkap dokumen yang diduga berkaitan dengan kelengkapan administrasi surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.
“Kami juga telah menandatangani enam rangkap dokumen. Karena itu, kami mempertanyakan apakah realisasi anggaran sudah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan,” lanjutnya.
Atas kondisi tersebut, sumber meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian anggaran, realisasi belanja konsumsi, serta mekanisme pertanggungjawaban kegiatan.
Terpisah, Hendi selaku Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa tidak tersedianya konsumsi makan pada hari pertama disebabkan adanya kelalaian teknis dari pihak panitia.
“Untuk anggaran makan hari pertama, itu merupakan kelalaian panitia dan sudah saya tegur. Sedangkan untuk uang transportasi memang tidak ada,” jelas Hendi.
Saat ditanyakan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban anggaran konsumsi hari pertama, Hendi menyampaikan bahwa anggaran tersebut akan dikembalikan.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas, terutama terkait mekanisme pengembalian, besaran anggaran, serta bukti administrasi pertanggungjawabannya.
Sejumlah pertanyaan yang muncul dalam pelaksanaan workshop tersebut diharapkan dapat dijawab secara terbuka oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
Transparansi penggunaan anggaran menjadi penting agar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik juga berharap pengelolaan anggaran kegiatan tersebut dapat menjadi perhatian aparat pengawasan internal pemerintah maupun lembaga pemeriksa yang berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat dokumen pendukung yang dapat memastikan adanya penyimpangan atau penyelewengan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan, realisasi kegiatan, dan dokumen pertanggungjawabannya.
Reporter: Deta Suryana
