JAKARTA | TVNYABURUH.COM – Ketua Umum Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak), Dimas Tri Nugroho Mengapresiasi Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang tetap bersinergi dan Solid dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Setidaknya dapat dilihat dari pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Firli Bahuri dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo di rumah dinas Kapolri di Jakarta Selatan, pada Minggu, (16/04/2023).
“Pertemuan itu sekaligus jadi kabar baik bagi eksistensi penegakan hukum di Indonesia.
Dari kunjungan itu kita menilai bahwa hubungan institusi KPK dan Polri tetap solid dan kompak dalam pemberantasan korupsi.” ujar Dimas.
Dimas menyatakan Penegakan hukum pemberantasan korupsi perlu persamaan cara pandang. Perlu pula terlebih dahulu diawali dengan tidak membanding-bandingkan mana yang lebih baik, yang lebih besar dan mana yang lebih kuat.
Sebab perangkat negara dalam memberantas kejahatan kerah putih memiliki fungsi dan struktur yang berbeda meski punya satu napas yaitu keberlanjutan pemberantasan rasuah.
Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum (APK) mempertontonkan sinergi dan soliditas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK menjalankan tugas penegakan hukum, Polri hadir mendukung dari sisi pengamanan serta memperkuat penyelidikan dan penyidikan sesuai tugas pokok dan fungsi Korps Bhayangkara dalam pemberantasan korupsi.
Dimas menyatakan sinergi dan soliditas KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sudah ada sejak awal lembaga penegak hukum itu terbentuk.
Sinergi itu diwujudkan dalam bentuk kerjasama penyelidikan dan penyidikan, transfer Sumber daya manusia (penyidik Polri diperbantukan ke KPK), komunikasi juga koordinasi serta pelibatan ahli di institusi KPK.
Dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Polri banyak dilimpahkan kepada KPK atas pertimbangan pimpinan Polri karena memiliki persoalan yang kompleks dan membutuhkan sumber daya lebih seperti yang dimiliki KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.
Kerjasama tersebut tak menjadi persoalan bagi Polri, dengan mengesampingkan ego sektoral. Kasus-kasus yang diselidik dari awal hingga ke tahap penyidikan kemudian harus dilimpahkan ke KPK untuk dituntaskan. Begitu pula kasus yang disidik bersama-sama penyidik Polri dan KPK, setelah naik penyidikan diserahkan kepada KPK.
Karena koordinasi dan diskusi agar memiliki tujuan yang sama yakni pemberantasan korupsi. Terpenting sustainable (keberlanjutan) pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baik KPK maupun Polri memiliki target dan tugas masing-masing. Fokus kerja pada tahun 2023 yakni menyelesaikan perkara dari proses lidik dinaikkan ke penyidikan, serta pemulihan aset, utamanya kasus-kasus kelas kakap.
KPK berupaya untuk bijaksana dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan kehati-hatian dan menjaga keseimbangan, agar penegakan hukum yang tegas tidak menghambat program kebijakan pemerintah dalam mendorong perekonomian. Karena, ada kegamangan dari pemerintah daerah dalam membelanjakan anggaran daerah, takut diselidik penyidik atau ada oknum penyidik yang menyalahgunakan kewenangannya.
KPK dan Polri tetap menjaga sikap hati-hati dan cermat (prudent) ini agar tidak dijadikan celah oleh penjahat berkerah putih melakukan aksi-aksi tidak terpuji dengan mencuri uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri.
Strategi yang digunakan dalam pemberantasan korupsi adalah mengedepankan preventive strike, yakni teknik pencegahan dengan aksi penindakan.
Dimas mengajak elemen masyarakat untuk terus mengawal dan mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dalam Penegakan hukum di Indonesia.
Reporter: Hilman
