JAKARTA | TVNYABURUH.COM – Ketua Umum Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta (Gema Cita), Hilman Firmansyah Meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau jalan berbayar serta mendengar aspirasi masyarakat Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan saat ini Raperda jalan berbayar yang juga disebut sebagai Electronic Road Pricing (ERP) itu masih dalam proses di DPRD sehingga pihaknya mengikuti arahan DPRD.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, berjanji akan menarik Raperda ERP saat menemui massa aksi pengemudi ojek online (ojol) yang berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).
“Kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di dewan untuk mengembalikan dulu rancangan peraturan daerah untuk kami lakukan kajian komprehensifnya,” ujarnya di hadapan massa aksi unjuk rasa.
Syafrin menerangkan, ERP hanya alat untuk mengendalikan kemacetan di Jakarta agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum.
“Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2019, ojol oleh Pak Menhub menjadi angkutan umum, yakni angkutan sewa khusus menjadi angkutan umum. Oleh sebab itu, ERP terhadap kedua moda ini dikecualikan, memang saat ini masih fokus pada penuntasan regulasinya,”.
Laporan Hilman Firmansyah
