DPP IP-KI Segera Menggelar Munas, Bangsa Indonesia Harus Kembali ke Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila
JAKARTA | DPP IP-KI Segera Menggelar Musyawarah Nasional (Munas), Bangsa Indonesia Harus Kembali ke Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) bertempat di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta menggelar sidang Pleno OC maupun SC untuk menyiapkan Munas ke 10 IP-KI pada Bulan Juni 2023 mendatang. Rapat juga membahas beberapa agenda diskusi terkait dengan permasalahan negara dan masyarakat di tanah air, hal tersebut disampaikan Sekjend IP-KI , M Guntur Aritonang.
Dalam Munas IP-KI juga akan menyusun Kepengurusan Baru dan telah muncul beberapa kandidat calon dari kalangan Jenderal Purnawirawan TNI maupun dari internal pengurus IP-KI, siapapun yang akan menjadi pengurus IP-KI kedepan hendaknya mengedepankan kepentingan rakyat di tanah air, ujar Guntur.
Sementara Ketua Umum IP-KI, Bambang Sulistomo menjelaskan bahwa IP-KI sebagai salah satu Organisasi yang berdiri untuk mengkritisi kebijakan pemerintah kala itu . Diharapkan IP-KI akan terus melakukan kritik- kritik terhadap pemerintahan diberbagai lintasan kebijakan – kebijakan terkait dengan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Bagaimana para pemimpin bangsa harus berjuang sebagaimana cita-cita luhur yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
IP-KI prihatin bangsa ini seperti kehilangan jati dirinya bahkan cenderung untuk mencari ideologi Selain Pancasila.
Dalam berpolitik, berdemokrasi, penegakan hukum maupun membangun ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jangan kemudian orang bilang dengan sinis sistem hukum Pancasila.
IP-KI akan terus mendorong kepada bangsa ini untuk kembali kepada Pancasila dan kedaulatan rakyat, tunjukanlah konsistensi apakah Pancasila sudah dijalankan dengan benar ?, apakah bangsa ini sudah bisa memberikan contoh ekonomi Pancasila ?, seperti apa pendidikan Pancasila yang diajarkan kepada Generasi Penerus Bangsa ?, Bagaimana politik Pancasila yang diajarkan oleh Pendiri Bangsa ini ?, seperti apa sistem hukum Pancasila, dalam menegakkan keadilan dan menyangkut proses demokrasi maka nilai-nilai demokrasi harus dikaitkan dengan Pancasila yang ada dalam pembukaan undang-undang 1945 yaitu masalah kedaulatan rakyat, karena keadilan sosial tanpa nilai-nilai kebangsaan dalam UUD 1945 bukan demokrasi Pancasila, bahkan bisa menuju Demokrasi liberal yang seolah-olah rakyat yang berkuasa. padahal yang berkuasa adalah partai politik. kalau demokrasi Pancasila dijalankan dengan benar, jangankan membunuh orang, berbohong saja sudah takut, jangankan nyolong uang rakyat trilyunan, nyolong uang 100 juta saja sudah takut, karena nilai-nilai itu ada dalam Pancasila, tegasnya.
“Menanggapi Pemilu dan Pilpres 2024, Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo ini juga berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih calon wakil rakyat yang jujur, Rakyat harus turut menjaga kejujuran Proses Pemilu 2024, sehingga akan lahir pemimpin yang jujur juga, kalau pemimpin dilahirkan tidak jujur maka dia akan disandera oleh orang-orang yang mensponsori ketidakjujuran tersebut,” tegas Dr. Bambang Sulistomo.
Reporter: Hilman Firmansyah
