Langsung ke konten
Rokan Hilir (Senin, 22/06/2026) | Berdasarkan hasil pemeriksaan LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) kepada Pemkab Rohil menjadi 3 kabupaten yang gagal meraih predikat WTP tahun ini, selanjutnya laporan tersebut telah di serahkan oleh BPK Kepada Lembaga Perwakilan Rakyat, (DPR/DPRD) dan etitas terkait sebagai acuan perbaikan tata kelola, tranfaransi, dan akuntabilitas anggaran.
Mirisnya hasil LHP tersebut untuk di tahun 2025 terhadap kinerja Pemerintah Daerah Pemkab Rohil, terdapat beragam masalah yang berkaitan dengan pembelanjaan keuangan Daerah, serta peruntukannya, sehingga untuk tahun 2025 lalu Rohil termasuk dalam Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dengan beragam temuan auditor.
Menanggapi persoalan tersebut, publik kini terus memburu pejabat Exsekotur yang berkaitan dengan penggunaan Keuangan Daerah guna dimintai kejelasannya.
Dalam persoalan tersebut, Fauzi Effrizal Yang Bertindak sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir (TAPD Rohil) terlihat tak banyak bisa memberikan keterangan.
Dalam perkataan singkatnya, Fauzi Effrizal Sekda Rokan Hilir hanya menyampaikan bahwa dirinya juga sempat mendengar kabar tersebut, tentang informasi yang menyebutkan bahwa Pemkab Rohil termasuk dalam Opini WDP(Wajar Dengan Pengecualian), akan tetapi yang lebih mengetahui persoalan ini, tentunya Kepala Inspektorat yang bertindak sebagai tim auditor terhadap penggunaan keuangan daerah ” Ucap Fauzi pada senin 22 juni 2026 melalui via whatsapp.
Tak hanya sebatas itu, Kepala Inspektorat Rokan Hilir juga tak luput dari konfirmasi publik terkait persoalan tersebut, akan tetapi, Kepala Inspektorat Rokan Hilir sendiri hingga kini belum memberikan jawabannya terkait persoalan ini.
Reporter: Handoko
