Rokan Hilir (Kamis19/11/2026) | Persoalan Banjir Yang telah menimpa Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang telah mengancam secara keseluruhan terhadap keselamatan di kalangan masyarakat itu sendiri.
Sebagai mana yang telah kita ketahui, bahwa persoalan banjir ini bukanlah pertama kali nya untuk di bahas di kalangan publik, sebab di terlihat sudah mengancam keselamatan warga, untuk itu sebagai salah satu putra Daerah Andes Wijanarko yang bersetatus
Mahasiswa Program Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Perdesaan , Yang juga menduduki jabatan sebagai sekretaris Baladika Karya Provinsi Riau Beliau mencermati bahwa ” peristiwa banjir yang melanda di Kabupaten Rokan Hilir akibat intensitas curah hujan yang sangat tinggi dinilai sudah sangat meresahkan, menurut Andes Wijanarko Fenomena ini bukan sekadar bencana alam semata, melainkan merupakan manifestasi dari akumulasi permasalahan perencanaan wilayah, pengelolaan sumber daya air, serta kelemahan sistem mitigasi bencana di wilayah tersebut” Ucap Andes Wijanarko terkait persoalan tersebut.
Lanjut Andes Wijanarko ” Dari perspektif ilmu Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara dokumen perencanaan tata ruang, rencana pengendalian banjir, dan implementasi di lapangan terhadap Infrastruktur pengendalian masalah banjir yang seharusnya menjadi benteng pertama dalam menahan dampak debit hujan terlihat belum berfungsi secara optimal, sementara mekanisme kesiapan darurat dan evakuasi masyarakat juga tampak belum berjalan secara terkoordinasi” Ucapnya
Lanjutnya lagi ” Kelemahan dalam identifikasi zona rawan banjir, penanganan aliran sungai, pengendalian alih fungsi lahan, serta kurangnya alokasi program mitigasi menjadi akar masalah yang berulang setiap kali musim hujan tiba, Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan banjir di Kabupaten Rokan Hilir masih bersifat reaktif, baru bergerak ketika bencana sudah terjadi, dan belum mengutamakan pendekatan preventif sebagaimana prinsip utama perencanaan wilayah”
Untuk itu, lanjut Andes kami menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari risiko bencana, dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memiliki kewajiban konstitusional dan teknis untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengendalian banjir secara terukur, terjadwal, dan berkelanjutan. Ketiadaan solusi yang nyata dan berulangnya bencana banjir menjadi bukti lemahnya komitmen dan kapasitas penanganan risiko bencana di tingkat kabupaten”
Andes Wijanarko kembali menegaskan” Jika program Pemerintah Daerah terhambat oleh Dugaan kegiatan Pokir bertuan, maka tinggalkan pemerintahan ini dan biarkan dewan dan kepentingan Pokir nya yang bekerja, untuk itu kami meminta beberapa hal terhadap pemerintah Daerah diantaranya:
1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dokumen perencanaan tata ruang, pengelolaan sungai, dan rencana mitigasi banjir.
2. Menyusun peta zona rawan banjir yang akurat dan menjadikannya dasar pembangunan infrastruktur.
3. Membangun sistem peringatan dini banjir yang dapat diakses oleh masyarakat.
4. Menyediakan anggaran khusus dan berkelanjutan untuk pengendalian banjir, bukan hanya anggaran penanganan darurat.
5. Melibatkan pakar perencanaan wilayah, akademisi, dan masyarakat dalam setiap tahap penyusunan solusi.
Oleh karena itu, kami akan terus mengawasi setiap langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Jangan biarkan banjir menjadi rutinitas penderitaan masyarakat, Tutup Andes pada Kamis 19 November 2026
Reporter: Handoko
Langsung ke konten








