Langsung ke konten
Rokan Hilir (Sabtu, 27/06/2026) Dugaan Krisis Keuangan Daerah Pemkab Rokan Hilir, kian hari semangkin mengkhawatirkan, hal itu disebabkan merosotnya keuangan Daerah yang terbilang tidak wajar sehingga mampu menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama di kalangan para Aparatur Sipil Negara (ASN Di Rohil)
Bukan tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan bukan pula sesuatu yang tidak mungkin di keluhkan oleh masyarakat, jika pejabat terkait terlihat tak mampu dalam bekerja, sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran terhadap kelangsungan roda kepemerintahan daerah ini menjadi porak-poranda.
Kejadian itu terlihat dari sisi kasus tunda bayar kegiatan, Efisiensi yang bergejolak, lambatnya proses administrasi pemerintah sehingga menimbulkan ketakutan dalam diri masyarakat tak bisa dihindarkan.
Dugaan sementara, persoalan tersebut terjadi, disebabkan pejabat yang berwenang terlalu banyak beralasan, sehingga kejadian seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibantahkan.
Data menunjukkan, hingga kini Sabtu 27 Juni 2026 putaran keuangan daerah terhambat, infrastruktur yang tak kunjung berjalan, masalah kebutuhan masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terhambat, belum lagi rintihan masalah keuangan, yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang terlibat di ruang lingkup Pemkab Rokan Hilir.
Keterangan saat ini, berbagai pihak mengatakan bahwa ” Keuangan Daerah ini tak jelas kedudukannya, di samping dapat menghambat kegiatan kami di OPD, persoalan ini justru sudah mengancam kebutuhan kami secara keseluruhan ” Ucap berbagai pihak.
Tak hanya sebatas itu, kegagalan Pemkab Rokan Hilir dalam mempertahankan Opini WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) adalah bukti nyata bahwa Pemkab Rokan Hilir Diduga kuat tak mampu bekerja.
Sementara itu, Opini WTP Ini belum mendapatkan jawaban sevesifik dari pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir, bahkan kepala inspektorat Rohil juga bungkam saat publik bertanya.
Reporter: Handoko
