MEDAN | TVNYABURUH, – Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB) Kabupaten Langkat menghadiri rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Langkat dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Nasional dalam rangka mempercepat penanganan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Kabupaten Langkat.
Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pertemuan dihadiri oleh Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, yang memberikan arahan mengenai percepatan tahapan penanganan pascabencana agar bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Turut hadir Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat Taufik Rieza, S.STP., M.AP., Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat Dr. Robbi Rezeki, M.Pd., serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat H. M. Ansyari, M.Kes.
FMKBB turut dihadiri oleh para koordinator, Said Abdullah dan Dodi Wijaya, yang mewakili aspirasi masyarakat korban banjir Kabupaten Langkat. Kehadiran FMKBB dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen masyarakat untuk terus mengawal proses pemulihan pascabencana sekaligus memastikan aspirasi para korban banjir tersampaikan kepada pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, FMKBB menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat, khususnya mengenai percepatan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat segera memperoleh bantuan rehabilitasi rumah maupun bentuk bantuan lainnya secara cepat, tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono menegaskan bahwa keberhasilan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik, menurutnya, akan memastikan setiap tahapan penanganan pascabencana berjalan sesuai mekanisme serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Langkat menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal percepatan penanganan pascabencana melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan seluruh instansi terkait, sehingga masyarakat korban banjir memperoleh kepastian terhadap proses penanganan dan penyaluran bantuan.
Rapat berlangsung dalam suasana terbuka, penuh semangat kolaborasi, dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah konkret dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Langkat.
FMKBB berharap sinergi yang telah terbangun antara pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Langkat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi langkah nyata dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat korban banjir serta mewujudkan penanganan pascabencana yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“Harapan masyarakat korban banjir adalah kepastian. Kami berharap seluruh proses penanganan dan penyaluran bantuan dapat dipercepat melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga masyarakat Kabupaten Langkat dapat segera bangkit dari dampak bencana banjir,” tutup perwakilan FMKBB.