Rekomendasi Dinas Pendidikan Rohil, Diduga Tak Berjalan, Kinerja BKPSDM Rokan Hilir Di Pertanyakan.
ROKAN HILIR | Beginilah Sistem berjalannya administrasi di Kepemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang diduga tersendat tanpa adanya alasan yang tepat.
Pasalnya, sebuah rekomendasi dari salah satu OPD Daerah(Dinas Pendidikan Rokan Hilir) yang mana sudah membenarkan melalui rekomendasi tersebut agar bisa di tindak lanjuti oleh pihak BKPSDM Rohil untuk proses selanjutnya, namun nyatanya sejak beberapa waktu lalu,hingga kini masih jalan di tempat.
Dugaan sementara, adanya kejanggalan terhadap berjalannya administrasi tersebut, disinyalir mampu membuat pertanyaan di kalangan publik pun tak bisa di hindarkan.
Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan dari kepala BKPSDM Rokan Hilir di beberapa waktu lalu yang mana SK yang sudah di siapkan oleh pihaknya itu terpaksa mengalami hambatan yang di sebabkan bahwa “kepala dinas pendidikan Rokan Hilir belum memberikan kejelasan terhadap Bupati Rokan Hilir, terkait SK tersebut ” Ucapnya
Lanju,t kepala BKPSDM Rokan Hilir, kami sudah menjalankan fungsi kami sebagai pembuatan SK terhadap PNS yang sudah memenuhi persyaratan, dan selanjutnya, sampai sekarang kami masih menunggu Bupati Rokan Hilir untuk menandatangani SK tersebut, Hingga Administrasi selanjutnya bisa berjalan ” Tuturnya.
Sementara itu, di tempat terpisah, kepala Dinas Pendidikan Rokan Hilir menyebutkan” Bahwa sebelumnya, dirinya akan menyelesaikan persoalan tersebut bersamaan dengan kepala BKPSDM rohil untuk menyelesaikan masalah administrasi yang tersendat itu” Ucapnya melalui telpon via watsapp di beberapa waktu lalu.
Namun anehnya, selang beberapa hari setelah penjelasan tersebut di sampaikan, kepala Dinas Pendidikan Rokan Hilir saat kembali di konfirmasi wartawan melalui via watsapp nya selasa 02 april 2024 menyebutkan” agar wartawan langsung saja menjumpai Bupati Rokan Hilir di balik tersendatnya administrasi tersebut.
Jika melihat keterangan yang di sampaikan oleh kedua kepala opd tersebut, diduga kuat adanya kejanggalan, hal itu berdasarkan pengakuan dari kepala BKPSDM Rokan Hilir yang mana mengatakan” bahwa persyaratan untuk SK itu di terbitkan sudah memenuhi persyaratan, lengkap, hanya saja terkendala karena kepala dinas Pendidikan Rokan Hilir tak bisa memberikan kejelasan terhadap Bupati Rokan Hilir terkait dengan sebuah rekomendasi yang sudah di terbitkanya.
Dan sampai berita ini di terbitkan, belum ada kejelasan yang pasti antar kedua OPD tersebut, hal itu disebabkan, bahwa keduanya kerap kali berdalih terhadap awak media ketika hal tersebut kembali di pertanyakan.
Reporter: Handoko