JAKARTA | TVNYABURUH — Polemik Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 kini berlanjut. Setelah sempat dijanjikan dana subsidi upah akan diberikan sebesar Rp1 juta kepada para pekerja atau buruh, namun fakta yang ada nominalnya berubah.
Menanti kurang lebih selama 5 bulan, akhirnya BSU 2022 cair dalam waktu dekat. Namun yang cair hanya Rp600 ribu saja.
Sejumlah buruh pun mengaku kecewa akan hal tersebut. Dengan kata lain, nominal yang awalnya dijanjikan tidak sesuai kenyataan. Apalagi ditambah dengan adanya kenaikan harga BBM.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, kenaikan BBM yang terjadi akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30%.
Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50%. Dia juga mengungkapkan, penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan adanya angka inflansi menjadi 6,5% hingga 8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket.
Dia menambahkan di lain sisi, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir.
Bahkan ia mengungkapkan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. Artinya, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi.
Said juga menilai bantuan subsidi upah Rp600 ribu yang terbagi menjadi Rp150 ribu selama 4 bulan hanya “gula-gula saja” agar para buruh tidak protes.
Menurutnya, tidak mungkin uang Rp150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket.
Pemerintah memang memberikan bantuan sosial berupa subsidi upah atau BSU 2022 untuk para pekerja yang memilik gaji Rp 3,5 juta.
Bantuan ini diberikan sebesar Rp600 ribu yang dibagi 4 bulan. Artinya setiap bulan pekerja bisa mendapatkan Rp 150 ribu. Namun pencairannya dilakukan 1 kali.
Menyikapi kondisi tersebut, pihak Buruh akan melakukan demonstrasi pada 6 September mendatang.
Di Jakarta, aksi demonstrasi akan dipusatkan di DPR untuk meminta Pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.
Kata Said, Pimpinan DPR an Komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM.
Di samping kekecewaan buruh,
Pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite hingga Pertamax. Pihak buruh pun menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut.
Adapun tujuan pengalihan bansos ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi tekanan kenaikan harga dan mengurangi angka kemiskinan.
Sekadar diketahui, berbagai bansos termasuk BSU 2022 penyalurannya dimulai pada 31 Agustus hingga Desember mendatang.
#tim