ROKAN HILIR | Terkait dengan keberadaan web peta aset desa serta fungsinya, hingga kini masih terus di sorot publik, sebab persoalan tersebut di anggap mampu menggerogoti dana desa dengan nominal yang tidak sedikit,
Anehnya, terkait keberadaan web peta aset desa itu, menimbulkan hendusan sebuah indikasi pemaksaan terhadap Pemerintah Desa yang telah dilakukan oleh Dinas PMK Rokan Hilir.
Pasalnya, berawal dari indikasi pemaksaan yang di lakukan oleh kadis PMK Rokan Hilir, terhadap penghulu di Rohil, disinyalir dapat menjadi pusat perhatian publik.
Alhasil, terkait keterangan tersebut, membuat Kepala Dinas PMK Rokan Hilir terus menerus di buru publik terkait persoalan tersebut, karena berbau kejanggalan.
Sementara itu, setelah publik terus memburu kebenaran terkait indikasi pemaksaan tersebut, akhirnya kadis PMK Rokan Hilir bersuara serta melibatkan inspektorat Rohil terkait persoalan itu.
Dalam perkataannya, kepala Dinas PMK Rokan Hilir Yandra menyebut ” Bahwa dirinya hanya menindaklanjuti hasil dari inspektorat Rokan Hilir terhadap penghulu di rohil ” Ucap kepala Dinas PMK waktu itu.
Menanggapi keterangan tersebut, publik kini terus memburu kepala Inspektur di tubuh inspektorat Rokan Hilir, tentang kejadian yang sebenarnya, namun sangat di sayangkan,hingga pada jumat 28 Februari 2025, Roy Azlan Kepala Inspektur Rokan Hilir diduga tak kunjung bersuara.
Hal itu di buktikan, melalui beberapa kali panggilan melalui telpon seluler, via wattshpnya, hingga waktu yang telah di minta terhadap roy azlan selaku kepala Inspektur Rokan Hilir, guna kejelasan persoalan tersebut, namun tidak membuahkan hasil.
Sementara itu, LHP yang telah di jadikan dasar oleh kadis PMK Rokan Hilir dalam sebuah indikasi pemaksaan terhadap para penghulu di Rohil, bertuliskan di tahun 2021 lalu, dan tidak menunjukkan LHP pada tahun berikutnya.
Sampai persoalan ini kembali di terbitkan, belum ada kejelasan status dari pihak-pihak terkait.
Reporter: Handoko