JAKARTA | Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara terkait banyaknya perusahaan elektronika yang tutup hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Terbaru, dua pabrik berlabel Yamaha dikabarkan akan menutup operasi, sehingga berpotensi menyebabkan 1.100 pekerja terancam kehilangan pekerjaan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut sebenarnya pertumbuhan industri manufaktur tumbuh baik, terlihat dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) serta Purchasing Manufacture Index (PMI) yang selalu ekspansif di atas 50 poin.
“Ini yang sedang kami pelajari walaupun perusahaan-perusahaan yang tutup itu menurut pandangan kami sama, jadi realisasi investasi baru cukup besar, gapnya menunjukkan manufaktur tumbuh di atas 4 persen, tapi bukan berarti dia mewakili industri sepenuhnya, tapi kasus seperti itu (PHK) harus kita pelajari,” katanya menjawab pertanyaan CNBC Indonesia di kantor Kemenperin, Rabu (26/2/2025).
Permasalahan tutupnya pabrik harus dilihat secara holistik dari hulu ke hilir, sehingga bisa dicari akar masalah secara utuh. Jika hanya melihat masalah di hilir maka bakal kesulitan untuk menyelesaikannya dari awal.
“Dalam pandangan kami 1 orang PHK itu masalah, karena PHK itu ngga boleh dilihat sebagai statistik, kita harus mencoba merasakan gimana PHK itu, adik kita, kakak kita, maka isu kasus itu selalu kita pelajari, apa dia tutup? Kalau tutup kenapa? Mismanagement? Over ekspansi? Atau tidak bisa bersaing dengan produk lain, sebut saja produk impor yang datang dari negara tertentu, artinya memang competitiveness mereka,” kata Agus.
“Kalau pindah pabrik relokasi kenapa? Apa insentif negara tersebut lebih baik dari kita? Kenapa? Jadi semua kasus yang memang terdata, dari kita ada perusahaan-perusahaan tutup, PHK pasti kita pelajari,” lanjutnya.
Ia menyadari, setiap terjadi PHK maka Kemenperin dan Kemnaker yang bakal menjadi sorotan utama. Namun, kewenangan keduanya juga terbatas dan belum tentu bisa membenahi seluruh tata niaga dari bidang perusahaan tersebut.
“Kalau ada PHK yang jadi perhatian pasti kantor ini dan kantor sebelah (Kemnaker), tapi problemnya harus kita cari, karena yang berhak memberi insentif misal berkaitan competitiveness ngga cukup insentif, yang punya kewenangan memberi insentif (utamanya) bukan kantor ini, juga bukan sebelah, berkaitan safeguard, lartas, non tarrief barrier (NTB) itu ada di kantor ini, tapi dikit sekali,” sebut Agus.
“Kalau ada PHK kami yang dapat sorotan dan sebelah, tapi orang ngga mau menelusuri mendalam terhadap apa sih akar masalah itu, harus kita mendalami sehingga paham betul,” lanjutnya.
Ia mengklaim, sektor elektronik menjadi salah satu prioritas dari beberapa sektor lain yang menjadi perhatian pemerintah. Namun Ia mengakui bahwa ada gempuran impor barang elektronik yang membuat daya saing produk lokal harus tergerus.
“Elektronik 1 dari 7 sektor yang dapat perhatian Kemenperin, bukan hanya karena penyumbang GDP besar, tapi penyerapan tenaga kerja besar dan melihat gempuran produk impor juga cukup mengkhawatirkan khususnya barang impor, memprihatinkan, sektor elektronik selalu kita perhatikan. Tapi selama ada gempuran dari negara tertentu produk ke Indonesia, we have to do something,” sebut Agus.
Sebelumnya, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Aziz mengungkapkan, dua pabrik Yamaha yang akan tutup adalah PT Yamaha Music Product Asia di kawasan MM2100 Bekasi dan PT Yamaha Indonesia di Pulogadung, Jakarta. Keduanya memproduksi alat musik Piano.
“PT Yamaha Music Product Asia yang berlokasi di kawasan industri MM2100, Bekasi akan tutup pada akhir Maret 2025. Pabrik ini mempekerjakan sekitar 400 orang. Sementara PT Yamaha Indonesia di Pulo Gadung, Jakarta, yang memiliki 700 karyawan akan berhenti beroperasi pada akhir Desember 2025,” ungkap Riden kepada CNBC Indonesia, Rabu (26/2/2025).
#Red