Oleh :Al hakim
LANGKAT (Selasa,12/08/2025) – Sebenarnya tidaklah begitu menarik untuk mengulas tulisan yang dimuat dalam media langkattoday.com yang berjudul “Kesultanan Langkat: Bayang-bayang Kolonial dan Pertanyaan tentang legitimasi Sejarah”. Namun, karena tulisan ini muncul di tengah masifnya dukungan untuk menjalankan PERDA, PERBUP dan INBUP tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Langkat, maka tulisan di atas perlu dikoreksi agar tidak menjadi penyesatan publik.
Dalam artikel yang ditulis oleh Tuan Al Faqih, ia mempertanyakan: “Apakah Kesultanan Langkat berdiri sepenuhnya atas legitimasi internal, ataukah ia merupakan konstruksi kolonial kekuasaan Belanda?. Kemudian Tuan Al Faqih mengungkapkan berbagai sumber sejarah untuk menguatkan penyataannya, dimana kita bisa menyimpulkannya dalam beberapa poin, antara lain:
1. Bahwa (Kesultanan) Langkat—bersama dengan kerajaan-kerajaan di sepanjang pesisir Timur Sumatera—telah mendapat pengakuan formal dan perlindungan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai bagian dari strategi divide at impera.
2. Sultan (Langkat) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kolonial Belanda dalam menyediakan tenaga kerja untuk perkebunan tembakau, loyalitas politik, sekaligus mendapatkan perlindungan militer dalam kekuasaan yang terbatas.
3. Tidak ada bukti signifikan bahwa Kesultanan Langkat pernah mengirimkan kekuatan militer untuk melawan penjajahan. Justru yang tercatat adalah bantuan logistik dan administratif terhadap kepentingan Belanda, terutama dalam pengelolaan perkebunan dan pajak.
Poin-poin utama yang disampaikan penulis di atas kemudian ia dikonfrontasikan dengan pertanyaan, “Apakah sebuah kekuatan politik (yaitu Kesultanan Langkat) yang dibantu oleh kolonial Belanda layak dijadikan pijakan sejarah dalam menerapkan identitas Melayu di Langkat?, Apalagi jika populasi masyarakat Melayu hanya berkisar 15 % dari total penduduk Kabupaten Langkat?
Selanjutnya kita akan mencoba membahas poin-poin di atas dengan pikiran yang jernih dengan berbagai sumber sejarah pembanding. Poin pertama. Bahwa kerajaan Langkat bersama dengan kerajaan-kerajaan lainnya di sepanjang pesisir timur Sumatera memang takluk pada Kolonial Belanda sejak masuknya ekspedisi Belanda ke Sumatera Timur pada bulan Mei tahun 1862.
Berdasarkan laporan Asisten Residen Riau, E. Netscher, Belanda telah mempersiapkan angkatan perang dari Bengkalis pada tanggal 2 Agustus 1862 (T. Luckman Sinar). Dengan kekuatan militer Belanda yang cukup kuat apalagi dengan ditaklukkannya Kerajaan besar Siak, membuat Sultan dan Raja-raja di Sumatera Timur berfikir ulang dan bersikap rasional dengan tidak berkonfrontasi dengan Belanda melalui kekuatan militer, namun melalui jalur diplomasi dan perundingan.
Tentunya hal tersebut telah dipikirkan baik buruknya secara matang oleh para Sultan dan Raja, mengingat perlawanan yang ditujukan kepada Belanda sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa dan Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat hanya akan membawa kekalahan dan ketidakstabilan negeri. Apalagi Belanda pada masa itu sudah hampir menguasai seluruh wilayah Nusantara.
Poin kedua. Pada tahun 1884, Langkat berada langsung di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Perlu dipahami pada masa itu kondisi Kerajaan Langkat masih berada dalam tekanan Belanda dan Aceh, pertikaian dan perlawanan dari beberapa kejeruan yang ada di Langkat. Sultan Musa sebagai pewaris dari Raja Ahmad berusaha untuk menyatukan Langkat di bawah satu kepemimpinan, lalu meminta bantuan Belanda untuk mengatasi berbagai perlawanan tersebut. Sehingga pada tahun 1887 Tengku Musa dinaikkan derajatnya menjadi Sultan Langkat pertama bergelar Sultan Al Haji Musa Al Muazzam Shah. Sejak masa itu berubahlah status Kerajaan Langkat menjadi Kesultanan Langkat.
Perlu dipahami bahwa yang dilakukan Sultan Musa adalah persoalan politik. Urusan politik tidak bisa dipandang secara hitam dan putih, sebab politik adalah seni dalam meraih kekuasaan. Jika pun Sultan Musa pernah dibantu Belanda, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Sultan Musa dan keturunannya telah berjasa dalam menyatukan wilayah Langkat dan menjadikan Langkat menjadi negeri yang aman dan makmur.
Bukan hanya di Langkat, tapi cukup banyak kerajaan dan kesultanan yang berdiri di Nusantara disebabkan adanya campur tangan Belanda. Setelah Langkat menjadi sebuah Kesultanan yang berdaulat, kemudian diadakan perjanjian kerjasama di bidang penambangan minyak dan perkebunan. Jadi perlu diingat bahwa kerjasama (konsesi) yang dilakukan Sultan Langkat dengan Belanda adalah kerjasama antara dua negara yang berdaulat, sebagaimana kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia saat ini dengan negara-negara luar.
Dan kerjasama ini telah membawa dampak yang besar bagi kemakmuran negeri Langkat pada masa itu sehingga Langkat menjadi Kesultanan yang paling makmur pada masa Hindia Belanda dan kemakmuran itu bukan hanya dinikmati oleh Sultan dan keluarganya, namun juga oleh Kejeruan, Kedatukan dan masyarakat Langkat seluruhnya.
Berbagai fasilitas publik seperti jalan, sekolah/madrasah, rumah sakit, masjid dan tempat ibadah lainnya didirikan untuk kepentingan rakyat dan masyarakat bisa mendapatkan hak memiliki tanah pribadi maupun hak menggunakan “tanah jaluran” yang bisa dipakai setelah penanaman tembakau selesai, dan masyarakat juga mendapatkan bantuan-bantuan langsung dari Sultan berupa uang, beras, minyak lampu, yang semuanya diberikan sultan untuk kemakmuran rakyat Langkat.
Poin ketiga. Narasi melawan penjajahan sejatinya memang tidak ada di Langkat. Sebab, berdasarkan cerita-serita orang-orang tua kita dahulu, bahwa Langkat memang bukan seperti negeri yang terjajah.
Di kota Tanjung Pura kita masih mendapati bekas rumah-rumah orang Belanda, rumah orang Tiongha, Arab, India, Tamil dan lain-lain. Orang asing dan pribumi semua hidup aman di bawah kendali Sultan Langkat. Rakyat Langkat pun menganggap orang asing seperti Belanda bukan sebagai penjajah, tetapi sebagai investor yang mencari penghidupan di Langkat.
Pemerintah Kolonial Belanda juga tidak berani bertindak semena-mena dengan rakyat dan Sultan Langkat karena mereka terikat dengan perjanjian/konsesi.
Kehidupan rakyat berjalan dengan baik, fasilitas pendidikan disediakan, dakwah dan pendidikan agama berjalan tanpa gangguan Belanda sehingga negeri Langkat dikenal sebagai kota pendidikan dan penghasil ulama. Maka narasi “penjajahan” sebenarnya tidak terasa dan tidak berlaku di Langkat. Kalau Tuan tidak percaya, silahkan baca sejarah berdirinya Menara Masjid Azizi yang merupakan hadiah dari perkebunan Belanda Deli Maskapai, hanya gara-gara Sultan Abdul Aziz marah karena pimpinan Deli Maskapai tidak hadir dalam acara pernikahan anaknya.
Terkait dengan dukungan Sultan Langkat terhadap kemerdekaan Indonesia, perlu diingat bahwa pada tanggal 3 Februari 1946, Sultan Langkat Mahmud Abduljalil Rakhmat Shah menjadi perwakilan Sultan dan raja-raja di Sumatera Timur menyampaikan pidato yang berbunyi: “Kami para sultan dan raja-raja di Sumatera Timur telah mengambil keputusan bersama untuk melahirkan sekali lagi itikad kami bersama untuk berdiri teguh di belakang presiden dan pemerintah Republik Indonesia serta turut menegakkan dan memperkokoh Republik Indonesia”. Ia juga berjanji akan melakukan proses demokratisasi sesuai dengan tuntutan kaum republik. Bukan hanya itu, Sultan Maahmud juga memberikan uang sebesar 100 ribu golden untuk membantu negara republik Indonesia yang baru berdiri (Djohar Arifin Husin, 2014).
Kita semua memang anti dengan penjajahan. Namun melepaskan akar sejarah dengan menolak peran kolonial Belanda juga tidak sepenuhnya benar. Sebab wilayah yang kini menjadi negara Indonesia adalah bekas wilayah jajahan Belanda, Kitab hukum pidana (KUHAP) saat ini sebagian besar merupakan produk hukum warisan Belanda, juga bangunan-bangunan milik Pemerintah, bahkan Istana Negara sekalipun adalah bangunan warisan Belanda.
Melayu sebagai Identitas Pemersatu, bukan pemecah Tuan Al Faqih agaknya belum memahami sejarah Langkat secara utuh sehingga mengambil kesimpulan yang fatal dengan mempertanyakan kembali identitas Kemelayuan Langkat. Tuan hanya mengambil bagian sejarah di awal kemerdekaan dimana masa itu memang banyak terjadi pergolakan, huru-hara, bahkan fitnah yang melanda masyarakat akibat dari gerakan kemerdekaan RI yang membadai ke seluruh Indonesia.
Perlu Tuan Al faqih pahami, soal identitas Melayu di Langkat, silahkan Tuan merujuk kepada catatan tertua yang bercerita agak Lengkap tentang Langkat, yaitu dari catatan dan buku John Anderson saat mengunjungi Langkat tahun 1823, sudah 202 tahun yang lalu. Anderson menuliskan bahwa “Penduduk Melayu di Langkat berjumlah sekitar 7350 orang. Sementara itu, Perkampungan Batak yang di bawah kekuasaan Langkat dan di bawah otoritas langsung dari raja, yang dihuni oleh ras petani lada yang rajin. Mereka berasal dari suku karo, berjumlah 13,560 penduduk” (Anderson, 1826: 242-244). Jadi 202 tahun yang lalu, saudara kita orang Karo juga lebih banyak daripada orang Melayu, namun mereka mengaku berada di bawah otoritas Raja Langkat yang masa itu dipimpin oleh Raja Ahmad.
Demikian pula catatan dari Anthony Reid yang menyatakan di tahun 1930, masyarakat suku Jawa sudah mencapai 234.554 orang di Sumatera Timur dan menjadi penduduk mayoritas di Langkat sampai saat ini. Yang harus dipahami bahwa populasi penduduk yang besar tidak berarti menjadikan identitas Melayu di Langkat menjadi hilang. Sebab, walaupun masyarakat Melayu di Langkat ini hanya 15 %, namun mayoritas penduduk sepakat bahwa Langkat dengan akar sejarah Kesultanan Langkatnya tetaplah menjadikan Melayu sebagai identitas asli daerahnya.
Perlu dipahami juga tentang konsep Melayu, bahwa Melayu jangan dikerdilkan hanya sebuah suku, karena Melayu adalah bangsa. Di masa Kesultanan dulu, banyak orang luar daerah dengan berbagai suku dan ras masuk menjadi Melayu, melepaskan marganya, berbahasa dan beradat-istiadat Melayu. Mau berasal dari suku dan ras apapun, ketika ia beradat-istidat Melayu, maka menjadilah ia orang melayu. Di Bahorok, ada banyak orang Melayu yang nenek moyangnya berasal dari suku Karo. Di Asahan dan Labuhan Batu, banyak orang yang memakai marga tapi tidak malu mengakui dirinya sebagai orang Melayu.
Melayu itu identik dengan Islam. Maka sejatinya orang Melayu itu menjadikan siapapun orang yang datang ke wilayahnya tetap dalam keadaan aman dan damai. Orang Melayu berkata: “Jika tuan lapar maka carilah makan sekenyang-kenyangnya di negeri ini, carilah pekerjaan, injaklah tanah kami seluas-luasnya dan tinggal lah di negeri ini selama-lamamya”. Namun hanya satu yang orang Melayu pinta, hendaklah tuan menjaga adab “dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Orang Melayu adalah orang yang terbuka. Jangankan berbeda suku dan ras, yang berbeda agama sekalipun akan dilindungi dan aman tinggal di Langkat.
Semenjak dibukanya perkebunan tembakau dan penambangan minyak di Pangkalan Brandan, banyak orang dari luar daerah yang mencari penghidupan di Langkat. Maka Langkat menjadi negeri dengan multi etnis dimana semua hidup dengan aman dan damai. Langkat sejak dahulu telah dikenal dengan julukan Negeri Darul Aman dan Darussalam yang artinya negeri yang aman dan damai. Semua etnis ada di Langkat, dari dahulu telah membaur, tidak ada pertikaian dan perpecahan antar suku, ras dan agama.
Oleh sebab itu, Tuan Al faqih jangan membuat narasi yang bersifat memecah belah. Saat ini Langkat adalah kabupaten yang kondusif di bawah kepemimpinan harmoni Bupati Syah Affandin dan Tiorita Br. Surbakti. Jangan menyulut perpecahan dan pertikaian antar suku di Langkat.
Karena narasi penghasutan dan perpecahan sejak dahulu pernah dilakukan oleh PKI saat terjadi Revolusi Sosial tahun 1946. Jangat membuat narasi yang menyulut kebencian dan suasana tidak kondusif jika Tuan tidak mau sebut sebagai antek PKI.
Saya beritahu Tuan tentang sepenggal kisah sejarah Langkat yang tidak banyak diketahui orang.
Seorang pelajar yang masih belia bertanya kepada saya, mengapa istana-istana Kesultanan Langkat yang megah itu dibakar?. Maka saya jawab berdasarkan buku sejarah bahwa agar istana-istana Langkat yang megah itu tidak diduduki dan dijadikan markas pasukan Sekutu yang mencoba merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal, di sebalik itu, ada jawaban yang lebih mengerikan yaitu supaya identitas Kemelayuan itu hilang dari bumi Langkat, dan gerakan penghilangan identitas itu telah terjadi sejak dahalu sampai masa kini yang diteruskan oleh anak cucu PKI.
Tuan Al Faqih, hendaknya jangan membuat narasi-narasi sejarah yang dangkal, jika Tuan belum benar-benar menyelami sejarah Langkat. Hendaknya jangan hanya jadi Al Faqih (orang yang pintar), namun hendak lah menjadi Al Hakim (orang yang bijak). Tabek.
Reporter: Said Abdullah