JAKARTA | Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyampaikan Kepemimpinan era Gubernur Jakarta Pramono Anung dihadapkan pada kenyataan dan tantangan. Pemerintah Provinsi Jakarta tengah dihadapkan berbagai masalah terkait pengungkapan kasus- kasus korupsi bernilai milyaran. Kerugian Anggaran APBD mencapai ratusan milyar, mencerminkan betapa dalamnya praktek-praktek korupsi yang selama ini menggerogoti keuangan daerah. kata Direktur CBA, Uchok Sky kepada wartawan Senin, (17/3/2025).
“Belum lama ini Korupsi bernilai fantastis terjadi di lingkup dinas kebudayaan Provinsi Jakarta berhasil diungkap oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dengan menetapkan kepala Dinas Kebudayaan dan dua tersangka lainnya dalam kasus korupsi surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif sebesar Rp 150 Milyar,” ungkap Uchok Sky.
“Hal ini sebagai citra buruk yang mencoreng Pemprov Jakarta, dan dibutuhkan ketegasan saat ini dari Pemerintahan provinsi Jakarta dalam hal ini Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam menuntaskan korupsi. Dalam hal ini harus melibatkan elemen penegak hukum dan elemen masyarakat untuk bersinergi,” ujar Uchok Sky.
“Dibutuhkan komitmen Gubernur Pramono Anung dalam pemberantasan korupsi dilingkungan Pemprov Jakarta, tidak hanya sekedar pernyataan tetapi harus dibuktikan dengan tindakan konkrit serta tindakan tegas agar pejabat dilingkungan pemerintah provinsi dan pelaku usaha berpikir ulang jika ingin menyalahgunakan anggaran APBD,” tegasnya.
“Kami mendesak agar tidak ada ruang bagi pejabat yang ingin memperkaya diri dengan merampok uang negara demi pemerintahan Provinsi Jakarta yang bersih, transparan dan berintegritas,” pungkas Uchok Sky.
“Gubernur Jakarta harus melakukan peningkatan pelayanan masyarakat, Efisiensi anggaran dan menginventarisir seluruh Asset-asset Pemprov untuk mengoptimalkan pendapatan hingga restrukturisasi BUMD sebagai bagian dari langkah membersihkan sistem praktik korupsi,” papar Uchok Sky.
“Korupsi merupakan musuh utama pembangunan, Tanpa pemberantasan korupsi yang serius, sulit bagi kota Jakarta untuk maju,” tegas Uchok Sky.
“Langkah berani ini harus diambil Gubernur Jakarta, memang tidak mudah banyak pihak yang merasa terganggu dengan upaya bersih-bersih dari korupsi dilingkungan pemprov Jakarta,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua umum Kerukunan Orang Betawi (KERABAT), Matadi kerap disapa Adong menegaskan bahwa ketika korupsi terus merajalela, peran aktif masyarakat Jakarta dalam Gerakan Antikorupsi sangat dibutuhkan. Mereka ikut mencegah dan menjadi jembatan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.
Di Indonesia korupsi yang dilakukan pejabat publik masih merajalela. Para koruptor merampas uang rakyat yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan lain sebagainya.
Indonesia mendapatkan skor 34 dari skala 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Nilai itu mengalami penurunan empat poin dibandingkan setahun sebelumnya. Adapun capaian itu sama besarnya dengan capaian pada 2014. Penurunan paling tajam terjadi pada korupsi sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku suap, hingga suap untuk izin ekspor-impor.
“Itu menunjukkan Indonesia dalam kategori negara yang belum merdeka dari korupsi. Meskipun demikian, peran aktif masyarakat dalam gerakan antikorupsi terus digalakkan,” ujar Matadi.
“Tidak hanya secara individu, Gerakan Antikorupsi harus terus dikampanyekan kepada elemen masyarakat yakni anak muda, Mahasiswa, Organisasi masyarakat sipil, Jurnalis hingga pers dengan mengedukasi masyarakat terkait pemberantasan korupsi untuk mengawal dan memantau aktifitas di pemerintahan provinsi Jakarta yang bisa menimbulkan celah korupsi,” tegas Matadi.
“#GerakanBersih-BersihJakarta merupakan Gerakan masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi di Jakarta, Untuk memantau dan mengawasi bersama terhadap kinerja ASN, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Pelaku Usaha penyedia Barang dan Jasa.
“Sebagai langkah awal, Kami akan fokus pada edukasi masyarakat terkait pentingnya pengawasan dan pemberantasan korupsi melalui pemantauan. Yang kami harapkan akan ada objek pemantauan yang didasarkan pada beberapa indikator,” kata Matadi.
Langkah selanjutnya, adalah memantau proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada lembaga Pemerintahan Provinsi Jakarta. Gerakan Bersih-bersih Jakarta akan terus mengedukasi masyarakat, terutama anak muda untuk ikut peduli dan bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Pemuda punya peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Bangsa ini belum sepenuhnya merdeka selama masih ditemukan korupsi oleh pejabat publik. Itu terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih rendah,” ujar Matadi.
“Artinya, Kita masih dalam kategori rakyat yang belum merdeka dari korupsi. Tanpa pemberantasan korupsi yang serius dari negara, sebenarnya rakyat masih berada dalam masa penjajahan,” kata Matadi.
Selain itu, Matadi menuturkan langkah-langkah pencegahan korupsi ditempuh dengan menanamkan sikap integritas melalui jalur pendidikan.
“Namun, itu saja tidak cukup. Harus ada upaya pembenahan tata kelola pemprov Jakarta dan perbaikan karakter aparatur negara secara bersama-sama,” pungkas Matadi.
Kini, Masyarakat Jakarta menunggu gebrakan Gubernur Jakarta Pramono Anung, Apakah perang melawan korupsi akan dijalankan hingga benar-benar menyentuh akar permasalahan, Ataukah akan menemui jalan buntu seperti Gubernur yang Sudah-sudah?
Reporter: M. Reza Pahlevi.