Rokan Hilir (Rabu 07/10/2026) Pembahasan publik tentang dugaan sindikat kepentingan elite melalui pokok pikiran (pokir), yang mana kerap kali menjadi pembahasan antar OPD di ruang lingkup Pemkab Rokan Hilir, kian hari semangkin memprihatinkan.
Hal itu disebabkan, adanya keluhan dari OPD Daerah, saat publik mempertanyakan tentang kinerja, maupun program yang akan di laksanakan oleh OPD itu sendiri dalam hal melakukan tupoksinya sebagai lembaga eksekutif di ruang lingkup Pemkab Rokan Hilir.
Mirisnya, ke-tidak mampuan OPD Daerah dalam persoalan tersebut, di sebebkan adanya dugaan Pokir dewan ini sudah bertuan, dan tak bisa di geser ataupun di gantikan dengan program dari OPD Pemkab Rokan Hilir itu sendiri.
Menanggapi persoalan ini, publik telah melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp terhadap Ketua DPRD Rohil, akan tetapi konfirmasi tersebut hingga kini belum juga menemukan jawaban sama sekali.
Sementara itu, Ketua Inakor Provinsi Riau Unandra M. Saleh Mengatakan” Bahwa persoalan yang seperti terbilang sudah di luar batas kewajaran, sebab kepentingan pokok pikiran yang di jalankan oleh para dewan, bukan lagi untuk kebutuhan masyarakat banyak, melainkan ada indikasi yang tertuju untuk diri sendiri ” Ucap Unandra.
Unandra kembali melanjutkan” Sebagai wakil rakyat, kita tentunya senang jika DPRD Rohil menampung aspirasi masyarakat, tapi semangkin kemari kok semangkin janggal, bahkan pokir dewan ini sudah ada nama-namanya masing-masing alias sudah bertuan dan tak boleh di sentuh, ketika sudah masuk ke OPD-OPD yang ada di ruang lingkup Pemkab Rokan Hilir, ini yang tidak benar”
Untuk itu, lanjut Unandra ” Kita akan kejar persoalan ini lebih cepat lagi, agar publik bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik kepentingan elite yang berkedok Pokir yang sudah bertuan ” Pungkas Unandra Pada Rabu 07 Oktober 2026 di seputaran kota bagan siapi api.
Reporter: Handoko