PEKANBARU | Ketua Dewan Pimpinan wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Riau, Satria Putra, memberikan tanggapan keras atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan, Deliar Marzoeki Menurutnya, kejadian ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Riau, untuk memperbaiki tata kelola di sektor ketenagakerjaan.
“OTT ini menunjukkan lemahnya integritas dan pengawasan di sektor tenaga kerja. Jika kepala dinas setingkat provinsi bisa terjerat korupsi, bagaimana dengan pelayanan bagi pekerja yang seharusnya menjadi prioritas? Ini adalah bukti nyata bahwa birokrasi masih menjadi ladang praktik korupsi,” ujar Satria Putra, Senin (13/01/2024).
Satria mendesak pemerintah Provinsi Riau, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, untuk mengambil pelajaran dari kasus ini. Ia berharap, kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang berurusan langsung dengan pekerja.
“Kami meminta pemerintah di Riau untuk memastikan transparansi dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan. Jangan sampai ada celah bagi praktik kotor seperti suap atau korupsi. Ini adalah sektor yang sangat krusial karena menyangkut hak-hak buruh dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Satria.
Tak hanya kepada pemerintah, Satria juga menyampaikan harapan kepada para pengusaha di Riau untuk menjalankan praktik bisnis yang beretika. Menurutnya, pengusaha harus menjadi mitra pemerintah dan buruh dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, adil, dan berintegritas.
“Pengusaha harus memastikan bahwa tidak ada praktik suap dalam proses administrasi ketenagakerjaan. Jika pemerintah bersih dan pengusaha bertindak profesional, buruh akan mendapatkan haknya dengan layak. Jangan ada lagi pihak yang dirugikan karena ulah segelintir oknum,” tambahnya.
Satria juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan keterlibatan serikat pekerja dalam setiap kebijakan pemerintah. Menurutnya, hanya dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, masalah di sektor ketenagakerjaan bisa benar-benar teratasi.
“Kejadian ini menjadi peringatan bagi kita semua, terutama pemerintah dan pengusaha. Jangan sampai nama baik Riau ikut tercoreng karena kelalaian atau praktik kotor seperti ini. Buruh harus dilindungi, bukan menjadi korban dari sistem yang bobrok,” pungkasnya.
Bicara tentang kesejahteraan berarti berbicara tentang nasib dan masa depan generasi penerus bangsa, dan tentu saja ini selaras dengan cita2 para pendiri bangsa, pemerintah jangan sampai menjadi penghianat perjuangan para pahlawan.
Kasus OTT Kadisnakertrans Sumsel yang menyeret nama besar institusi pemerintahan ini harus menjadi pelajaran penting. Kini, bola ada di tangan pemerintah Riau untuk menunjukkan komitmen nyata dalam ji membangun sektor ketenagakerjaan yang bersih dan berintegritas.
Reporter: Surya Ramadanu
