Langsung ke konten
Jakarta (Minggu, 6/9/2026) | Meningkatnya aktifitas Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ketua Umum Koalisi Peduli Indonesia (KPI) mendesak pemerintah tidak bersikap reaktif dan menunggu kondisi memburuk sebelum mengambil langkah mitigasi.
Menurut Ahmad Fauzi, potensi sebaran abu vulkanik ke wilayah masyarakat harus direspons dengan kesiapsiagaan yang terukur, berbasis data dan rekomendasi lembaga yang berwenang.
“Kami meminta pemerintah jangan menunggu sampai masyarakat mengalami dampak yang lebih besar. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas. Kalau aktifitas Gunung Anak Krakatau meningkat, Maka kesiapsiagaan pemerintah juga harus meningkat,” ujar Ketua Umum Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Ahmad Fauzi kepada media, Minggu, (6/9/2026).
KPI secara khusus memberikan peringatan kepada anggota DPR RI dan DPRD dari Daerah pemilihan (Dapil) Banten, DKI Jakarta, Jabar, Lampung, Bengkulu dan Sumatera Selatan yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau agar tidak hanya hadir di tengah masyarakat ketika membutuhkan dukungan politik.
Ahmad Fauzi menegaskan, hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat tidak boleh hanya dibangun menjelang pemilu. Ketika masyarakat menghadapi persoalan dan membutuhkan perlindungan, Para wakil rakyat dari dapil tersebut juga harus menunjukkan kehadirannya.
“Kami mengingatkan Anggota Dewan, jangan hanya pada saat butuh suara baru terjun ke masyarakat. Ketika Pemilu Legislatif datang, masyarakat dicari dan didatangi. Tetapi ketika masyarakat menghadapi persoalan dan membutuhkan perhatian, wakil rakyat justru tidak terlihat. Ini tidak boleh terjadi,” Tegas Ahmad Fauzi.
Ia meminta Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) terdampak erupsi membuktikan bahwa mereka benar-benar menjadi wakil masyarakat, Bukan sekadar wakil kepentingan politik lima tahunan.
“Sekarang bukan waktunya berbicara soal suara. Sekarang waktunya berbicara soal keselamatan dan kebutuhan masyarakat. Turunlah ke lapangan, dengarkan keluhan warga, lihat kondisi mereka dan perjuangkan apa yang memang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Menurut KPI, Anggota Legislatif memiliki fungsi Representasi, Pengawasan, dan Penganggaran yang dapat digunakan untuk mendorong pemerintah melakukan langkah konkret dalam melindungi masyarakat terdampak.
“Kami meminta Anggota Dewan tidak hanya melakukan kunjungan seremonial, tetapi membangun koordinasi nyata dengan warga dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Kunjungan lapangan, menurutnya, harus menghasilkan data mengenai kebutuhan masyarakat yang kemudian dikawal melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah.
“Jika turun ke lapangan hanya untuk foto dan kemudian selesai, itu bukan solusi. Yang kami harapkan adalah keberpihakan nyata. Apa kebutuhan warga, dicatat. Apa persoalannya, dikawal. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah, didorong agar segera ditangani,” Tegas Ahmad Fauzi.
KPI mendorong Pemerintah bersama Anggota legislatif dari Dapil terdampak erupsi gunung Anak Krakatau untuk segera memperkuat:
1. Pemantauan dan penyebaran informasi aktifitas Gunung Anak Krakatau secara cepat dan akurat.
2. Pendataan masyarakat terdampak dan kebutuhan mereka di lapangan.
3. Kesiapan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak abu vulkanik sesuai asesmen otoritas kesehatan.
4. Koordinasi anggota dewan dapil dengan pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan dan masyarakat.
5. Pengawasan terhadap penanganan dampak erupsi, termasuk memastikan kebijakan dan bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
KPI kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan janji politik, melainkan kehadiran dan tindakan nyata.
“Jangan sampai masyarakat hanya dianggap penting ketika membutuhkan suara mereka. Masyarakat harus dihargai bukan hanya saat pemilu, tetapi setiap saat, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan dan ancaman bencana,” tegas Ahmad Fauzi.
KPI akan mendorong masyarakat untuk terus mengawasi kinerja pemerintah maupun Wakil rakyat dalam penanganan dampak aktifitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
“Kami akan melihat siapa yang benar-benar hadir bersama masyarakat dan siapa yang hanya hadir ketika kepentingan politik membutuhkan mereka. Ini momentum bagi wakil rakyat untuk membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat,” pungkas Ahmad Fauzi.
KPI menegaskan keselamatan masyarakat tidak boleh menjadi komoditas politik. Ketika rakyat membutuhkan perlindungan, pemerintah dan wakil rakyat harus hadir bukan menunggu datangnya musim pemilu.
Reporter: Hilman
