ROKAN HILIR (Minggu, 22/11/2026) | Dugaan kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) bertuan yang dinilai tidak tepat sasaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, menjadi sorotan.
Sejumlah data yang dihimpun mengindikasikan adanya dugaan kegiatan Pokir yang mengarah pada kepentingan tertentu. Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan tersebut diduga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kondisi di lapangan.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian menyusul keluhan masyarakat di Kecamatan Bangko, yang merupakan ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah tersebut dilaporkan masih mengalami genangan air yang belum sepenuhnya surut, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan mengancam kenyamanan serta keselamatan warga.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program pembangunan, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan penanganan genangan air dan kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Dugaan sementara, persoalan ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran serta kurang optimalnya pelaksanaan program oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Padahal, OPD teknis dinilai memiliki pemahaman mengenai kebutuhan lapangan, termasuk titik-titik yang seharusnya menjadi prioritas penanganan.
Dalam keterangannya, pihak OPD terkait mengaku bahwa program dinas tidak dapat berjalan sepenuhnya akibat keterbatasan anggaran. Selain itu, pelaksanaan program disebut turut terkendala oleh adanya kegiatan Pokir anggota dewan.
“Adapun yang bisa kami lakukan tidak maksimal, sehingga keluhan masyarakat tidak bisa dihindarkan,” ungkap pihak OPD terkait.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Baladika Karya Provinsi Riau, Kasrul, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kegiatan Pokir bertuan di Kabupaten Rokan Hilir.
Kasrul menilai, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, sekaligus mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Kami meminta agar dugaan Pokir bertuan ini segera diperiksa oleh aparat penegak hukum, guna mengetahui siapa oknum dewan yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut,” tegas Kasrul.
Ia menambahkan, desakan tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan adanya kepentingan pihak tertentu yang menyeret nama DPRD Rohil dalam pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
“Alasan kami mendesak APH adalah tingginya dugaan kepentingan oknum yang telah menyeret nama DPRD Rohil, dengan kegiatan yang diduga tidak tepat sasaran dan berpotensi menghamburkan uang negara. Untuk itu, kami meminta APH segera mengungkap siapa pihak yang berada di balik dugaan Pokir bertuan ini,” pungkasnya.
Kasrul berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan maupun informasi yang ada secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Reporter: Handoko

