Rokan Hilir (Kamis, 10/09/2026) | Roda Kepemerintahan Daerah Pemkab Rokan Hilir, hingga kini masih terus dipantau oleh Pilar ke IV Demokrasi Pembangunan Nasional.
Hal itu di sebabkan, banyaknya dugaan retorika, dari Pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir, melalui OPD-OPD terkait, tentang keteranganya yang kerap kali mengeluh soal kepastian anggaran Pemerintah Daerah.
Akibatnya, tak sedikit masyarakat yang menjadi korban atas kegagalan Pemkab Rokan Hilir dalam menjalankan roda Kepemerintahan Daerah ini.
Data menunjukkan, hingga pada Kamis 10 September 2026, tunda bayar kegiatan tidak selesai, pembangunan infrastruktur fisik di kalangan Pemerintah Daerah juga tersendat, sehingga banyak menimbulkan jeritan serta keluhan yang tak bisa dihindarkan.
Menanggapi persoalan ini, Ketua Baladika Karya Provinsi Riau ( Yang Merupakan Asli Rohil ) Kasrul menyebutkan” Jika melihat situasi dan kondisi Pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir saat ini, maka ada kewajaran, jika publik menilai bahwa Pemkab Rokan Hilir adalah Pemerintah yang gagal” Ucap Ketua Baladika Karya Provinsi Riau pada Kamis 10 September 2026 melalui via WhatsApp-nya.
Ketua Baladika Karya Provinsi Riau kembali melanjutkan” adapun penilaian saya sedemikian tentunya berdasarkan pada kejadian yang nyata untuk di rasakan oleh masyarakat Rokan Hilir hingga saat ini, selain jeritan soal tunda bayar kegiatan di tahun lalu yang tidak selesai, fasilitas umum sebagai akses masyarakat untuk beraktivitas juga tak memiliki kejelasan pasti dalam hal penanganan dari Pemerintah Daerah” Ucap Ketua Baladika karya.
Di akhir perkataannya, Ketua Baladika karya mengatakan” dengan kejadian-kejadian yang seperti ini, maka wajar jika kita menduga bahwa Pemkab Rokan Hilir adalah Pemerintah yang gagal, untuk itu seharusnya Kepala Daerah Pemkab Rokan Hilir (Bupati Rohil) sudah semestinya tidak terlalu cepat menyerah dalam suatu alasan yang tidak berkompeten, sehingga membawa Rokan Hilir pada garis kehancuran” Pungkas Ketua Baladika Karya.
Reporter: Handoko