Rokan Hilir (Kamis 21/05/2026) | Deretan persoalan yang menyebut bahwa Pemkab Rohil dianggap tak mampu bekerja secara maksimal, iyalah terlihat dari sudut pandang masalah yang ada.
Sebagai mana yang terlihat dari kasus tunda bayar, pengurangan TPP pegawai, minimnya ruang gerak para OPD, dan di tambah lagi sempitnya lapangan pekerjaan.
Dalam hal ini, Pihak kontraktor dianggap sebagai salah satu pihak yang terlihat sebagai korban tindakan dari Pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir dalam bekerja yang tidak maksimal.
Untuk itu, masyarakat menilai, bahwa kegagalan Pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir itu terlihat nyata dan tidak terbantahkan.
Data menyebutkan hingga pada kamis 21 Mei 2026 , pihak kontraktor mengungkapkan bahwa ” Setelah pertemuan terakhir dengan kepala daerah Bupati Rokan Hilir, di beberapa waktu lalu, hingga kini belum ada tanda-tanda, tentang pembayaran kegiatan kami yang terlibat tunda bayar, padahal di keterangan sebelumnya, tunda bayar ini harus selesai di tahun 2025 lalu” Ucap pihak kontraktor terkait persoalan tersebut.
Sementara itu, dalam sisi terpisah, Unandra, M Saleh Ketua Inakor Provinsi Riau Menyebutkan bahwa ” Ke-tidak jelasan Pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir dalam menyelesaikan masalah tunda bayar, masih tertampak jelas, untuk itu, kita meminta kepada Bupati Rokan Hilir, agar lebih serius lagi dalam menghadapi rintihan masyarakat yang terlihat sebagai korban dari ke-tidak mampuan Pemerintah Daerah dalam bekerja” Ucap Unandra.
Reporter: Handoko