JAKARTA | TVNYABURUH.COM – Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK), Galih Dwi Syahputra Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan adanya bagi-bagi Lahan IKN.
Galih menyampaikan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus bagi-bagi lahan di lahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. Namun, Alex tidak merinci lebih detail tentang bagi-bagi lahan yang dimaksud.
“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informasi yang diperoleh oleh kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alexander Marwata, Kamis, (10/03/2022).
KPK berharap, pembangunan ibu kota baru termasuk apapun bisnis yang dilakukan di Kaltim memberikan manfaat luas untuk masyarakat. Alex meminta, agar setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan niaga di daerah tersebut tidak mengambil keuntungan pribadi.
Dia juga berharap, koordinasi pencegahan korupsi ke depan semakin baik. Alex meminta, setiap pelaku bisnis untuk membayarkan pajak dengan benar, pembangunan yang dilakukan di daerah juga minim dampak lingkungan serta perusahaan bertanggung jawab secara sosial.
Seharusnya, tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. Ibukota Negara juga menjadi prioritas kami,” katanya.
Sementara, rakor tersebut juga dihadiri inspektur Jenderal Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN provinsi Kaltim, Kepala Daerah Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bontang, Mahakam Hulu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser serta Forkopimda.
Galih mengajak agar Rakyat terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan Melawan Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mengerogoti negeri ini yang sudah sangat Akut, agar Rakyat tidak lagi menderita dan lepas dari Cengkraman Oligarkhi KKN.
Laporan: Hilman