JAKARTA | Ketua Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) Kabupaten Bekasi, Toto Sugiarto mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyegel pagar laut di Kampung Paljaya, Jembatan Cinta Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat.
“FBI Kabupaten Bekasi apresiasi langkah cepat KKP menyegel pemagaran laut di Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Bekasi. Kami juga meminta KKP tidak hanya menyegel, tapi juga membongkar pagar laut dari bambu tersebut,” kata Toto Sugiarto kepada wartawan Kamis, (16/1/2025).
Menurut Toto KKP harus segera lakukan pembongkaran terhadap pagar laut di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
“Jangan sampai para nelayan tidak bisa melaut menangkap ikan mencari nafkah untuk keluarga gara-gara terhalangi oleh pagar bambu,” kata Toto.
Langkah tegas KKP mencabut pagar laut bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Masyarakat juga jangan mau dijadikan tameng pemagaran bambu. Itu tindakan pidana,” kata Toto.
Toto meminta KKP juga harus terus memonitor di semua wilayah pesisir jangan sampai ada kasus pemagaran laut serupa.
“FBI Kabupaten Bekasi meminta KKP monitor wilayah pesisir di seluruh Indonesia jangan sampai ada lagi pemagaran laut yang menghalangi nelayan menangkap ikan,” tegas Toto.
Untuk diketahui proyek pemagaran laut diTarumajaya ini melibatkan beberapa pihak swasta. Luas area 50 Hektare untuk kegiatan ini dilaksanakan oleh Dua perusahaan yakni PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau (TRPN) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN).
Wilayah sebelah kiri alur ini dimiliki oleh TRPN dan sebelah kanannya dimiliki oleh PT MAN.
Pagar bambu yang terletak persis di perairan Pal Jaya itu bertujuan untuk pembangunan alur pelabuhan sebagaimana tindaklanjut dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT TRPN.
Terkait kasus ini, Toto menegaskan agar segera memeriksa pihak perusahaan dan oknum pejabat yang diduga melanggar aturan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir Tarumajaya serta harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.
“Jika ada perusahaan yang melanggar dan tidak melestarikan lingkungan serta memperhatikan keberlangsungan ekonomi nelayan, Kami desak untuk segera cabut izin proyek infrastruktur tersebut. KKP harus berani tegas, jangan takut,” pungkas Toto Sugiarto.
Reporter: M.Reza Pahlevi
