PELALAWAN | Kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imanuel Gerungan ke Kabupaten Pelalawan, Riau, disambut hangat oleh ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Pelalawan, Rabu, 23 April 2025. Kehadiran Wamenaker menjadi momen penting untuk menyuarakan berbagai persoalan perburuhan yang selama ini kerap terabaikan. Para buruh berharap kunjungan ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan langkah nyata menuju perbaikan nasib mereka yang semakin terdesak.
Dalam sambutannya, Imanuel menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi dan serikat pekerja yang hadir. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara buruh, instansi pemerintah, dan aparat keamanan dalam membangun masa depan Indonesia yang adil dan sejahtera. Namun, di tengah pidato yang bernada optimis itu, suara-suara kritis mulai bermunculan dari kalangan buruh, terutama terkait realitas pahit yang mereka hadapi di lapangan.
Wamenaker menyoroti bahwa ada lebih dari 20 juta buruh di sektor perkebunan, mayoritas adalah perempuan dan berstatus buruh harian lepas—sebuah fakta ironis di negeri yang katanya menjunjung tinggi keadilan sosial. Buruh harian lepas, yang setiap hari bekerja tanpa kepastian, tanpa jaminan sosial, dan tanpa perlindungan hukum yang memadai, masih menjadi pilar industri perkebunan. Ironisnya, nasib mereka terus dibiarkan menggantung tanpa ada langkah konkret dari pemerintah pusat maupun daerah.
Immanuel, juga mengangkat visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun kolaborasi dengan buruh demi menciptakan “swa sembada”—sebuah istilah yang masih kabur maknanya di telinga buruh yang lebih membutuhkan kepastian gaji, jaminan kerja, dan harga kebutuhan pokok yang stabil, daripada jargon manis tanpa aksi. Buruh di Pelalawan menuntut agar mimpi presiden bukan hanya tinggal dalam narasi kampanye, tapi diimplementasikan dalam kebijakan yang berpihak pada kaum pekerja.
Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan tajam adalah Permendag Nomor 8, yang menurut Wamenaker telah menjadi biang keladi gulung tikarnya banyak industri serta menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif. Buruh mempertanyakan mengapa sebuah kebijakan daerah dibiarkan berdampak destruktif begitu lama tanpa intervensi cepat dari pemerintah pusat. Apakah nasib buruh harus selalu jadi korban dari ketidakcakapan birokrasi?
Wamenaker juga memperkenalkan program DANANTARA, sebuah alokasi dana yang dikonsolidasikan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk investasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Sayangnya, banyak buruh masih skeptis: dana sebesar apapun tak akan berarti jika tidak disalurkan dengan transparansi dan pengawasan yang ketat. Apalagi bila hanya dimanfaatkan untuk proyek mercusuar yang jauh dari kebutuhan riil masyarakat pekerja.
Kunjungan ini menjadi momentum penting, namun juga pengingat bahwa pemerintah tak bisa terus bermain di panggung retorika. Para buruh Riau menanti langkah nyata, bukan janji yang hanya jadi headline sesaat. Harapan mereka sederhana: kerja yang layak, upah yang adil, dan hidup yang bermartabat. Jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, maka sudah saatnya semua pidato itu diubah menjadi aksi.
Reporter: Surya Ramadanu