BOGOR | Tvnyaburuh.com – Senin, 06 Desember 2021 Buruh Bogor kawasan Cileungsi dan Klapa Nunggal memulai pergerakan aksi nasional dan daerah menuntut diberlakukannya UMK Bogor sebesar 7-10 %.
Sebelumnya sudah di rekomendasikan oleh Bupati Kabupaten Bogor sebesar 7,2% ke Gubernur Jawa Barat, tetapi sampai saat ini belum dapat terlearisasikan, hal ini karena sampai saat ini Gubernur belum berani untuk merealisasikannya, hingga UMK Bogor thn 2022 tidak naik.
Karena hal itu, buruh Bogor akan ikut serta dalam aksi nasional dan daerah. Terlihat sebagai awalan, Buruh Bogor khususnya kawasan Cileungsi-Klapa nunggal memulai mengsosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan supaya mengetahui dan mengirimkan perwakilan-perwakilannya saat aksi nasional atau daerah nanti.
Dadan selaku Kordinator sosialisasi aksi hari ini di kawasan menara permai mengatakan bahwa sosialisasi ini dilakukan di semua Daerah.
“Kalau disini sosialisasi buruh Cikal (Cileungsi Klapa Nunggal), tetapi juga dilakukan di semua daerah. Dan sesuai intruksi dari pusat untuk tanggal 08 kita ada aksi nasional dan dititik pusatkan di Jakarta dan juga mungkin ada di daerah masing-masing. Kemudian juga tanggal 09 nya juga kita ada aksi di daerah masing-masing di Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia atau Mogok Daerah. Tanggal 10 nya masih aksi Nasional di titik pusatkannya dikantor Gubernur tiap Provinsi seluruh Indonesia.” jelasnya.
Dadan juga menambahkan bahwa aksi ini dengan tuntutan yang sama yaitu kenaikan upah untuk tahun 2023.
“Tuntutannya masih sama, yaitu kenaikan UMK 7-10 % dan menolak menggunakan PP 36 dan meminta tetap menjalankan putusan MK yang mana UU Cipta Kerja melanggar aturan.” tambahnya.
Mulai tepat jam 08,00 Buruh Bogor khususnya daerah Cileungsi Klapa Nunggal memulai sosialisasikan dengan membagi 2 tim yang mana satu mengsosialisaikan untuk daerah Cileungsi dan sebagian ada di daerah kawasan Klapa Nunggal .
“untuk hari ini kita ada sosialisasi, sosialisasi kesetiap perusahaan-perusahaan untuk memberitahukan bahwa aka nada agenda besar kaum Buruh yaitu aksi besar-besaran dan kita akan meminta kesetiap perusahaan untuk mengeluarkan perwakilannya. Dan targetnya 50% dari jumlah karyawan yang ada.” Tutup Dadan.
Penulis : Ahdian Mulka
Editor : MP