ROKAN HILIR (Selasa, 30/9/2025) Amarah warga tak terbendung seketika pecah memenuhi halaman gedung kantor DPRD Rokan Hilir, terkait hal itu, warga terpaksa harus mengambil alih tindakan turun kejalan, sebab hampir 3 bulan lamanya, lembaga eksekutif dan legislatif di Rokan Hilir, diduga tak mampu mengatasi langkanya BBM Jenis solar yang membuat warga nelayan resah dan mengamuk.
Warga nelayan yang bergantung hidup di perairan sungai Rokan Hilir, kini tak lagi melaut akibat tidak adanya bahan bakar minyak jenis solar tersebut guna untuk menghidupkan mesin perahu mereka.
Sebelumnya, warga telah mengadukan ini ke pemerintah kabupaten Rokan Hilir, kini tak menjawab apapun, sehingga mereka turun ke jalan untuk orasi didepan gedung DPRD Rokan Hilir, sebelumnya para nelayan menahan diri agar tidak turun ke jalan. Namun, keluhan mereka tidak di indahkan, amarah warga pun memuncak didepan gedung terdebut.
Menurut informasi warga, Pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir tak menggubris terkait keluhan warga yang tak mendapatkan bahan bakar di SPBU batu 4 dan melakukan aksi unjuk rasa turun kejalan didepan gedung DPRD tersebut, dan memaksa bupati rokan hilir keluar dari gedung kantor bupati yang berada di Batu 6 Kepanghuluan Bagan Punak Meranti, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau untuk memberikan penjelasan kepada warga. Dan warga nelayan berharap kepada Pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir agar secepatnya membuka kembali SPBU batu empat, agar kehidupan para nelayan bisa kembali normal.
Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa tersebut, warga sempat melakukan pembakaran ban bekas dan bersorak-sorai sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap Pemerintah Daerah yang diduga mengabaikan warga masyarakat nelayan kecamatan bangko.
Dalam aksi tersebut, beberapa petinggi DPRD Rokan Hilir, dan juga wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles akhirnya keluar menemui warga di tengah-tengah kericuhan tersebut, sejauh ini terlihat kedua lembaga Eksekutif dan legislatif telah mengadakan rapat dadakan didalam kantor gedung DPRD Rokan Hilir
Sejauh ini publik masih memantau perkembangan kedepannya terkait tanggapan ataupun tindakan dari Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Reporter: Handoko Afriyadi