ROKAN HILIR (Senin, 9 November 2026) | Sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, dikabarkan mengalami kendala dalam proses pencairan anggaran. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan sistem pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil yang disebut-sebut mengalami gangguan atau terkunci.
Akibat kendala tersebut, sejumlah proses pembayaran, baik untuk kebutuhan operasional pemerintahan desa maupun organisasi perangkat daerah (OPD), dilaporkan mengalami keterlambatan. Bahkan, beberapa pihak mengaku belum dapat melanjutkan proses pencairan anggaran yang telah diajukan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, persoalan tersebut telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Namun, hingga kini belum diperoleh penjelasan resmi mengenai penyebab terkuncinya sistem maupun kepastian waktu normalisasi layanan di lingkungan BPKAD Rohil.
Salah seorang penghulu di Kabupaten Rokan Hilir mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan berkas pengajuan pencairan anggaran ke BPKAD Rohil sejak pekan lalu. Anggaran tersebut diperlukan untuk menunjang kebutuhan operasional dan kelangsungan roda pemerintahan desa.
“Iya, Bang. Berkas pencairan sudah kami masukkan ke BPKAD Rohil pada minggu lalu. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan Pemerintah Desa agar roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Ia mengaku hingga saat ini pencairan tersebut belum dapat direalisasikan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kondisi itu diduga disebabkan adanya kendala pada sistem BPKAD yang disebut sedang terkunci.
“Namun, sampai sekarang kami belum juga menerima pencairan tersebut. Kabarnya, di BPKAD Rohil ada kendala karena sistem sedang terkunci sehingga proses pencairan anggaran belum bisa dilakukan. Kami juga belum mengetahui sampai kapan kondisi ini akan berlangsung dan kapan sistem kembali normal,” ujarnya.
Keluhan serupa ternyata juga disampaikan oleh sejumlah pihak dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Salah seorang pihak OPD mengaku mengalami kendala dalam pengurusan pencairan Ganti Uang (GU) kantor yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional instansi.
“Kami juga belum bisa mengurus pencairan GU kantor, Bang, karena menurut informasi dari pihak BPKAD, sistem sedang terkunci,” ungkapnya singkat.
Kondisi ini tentunya menjadi perhatian, mengingat kelancaran proses administrasi dan pencairan anggaran memiliki peran penting dalam menunjang pelayanan publik serta pelaksanaan program pemerintahan daerah.
Apabila kendala tersebut terus berlanjut, dikhawatirkan dapat berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, baik di tingkat desa maupun OPD, terutama kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran secara tepat waktu.
Sementara itu, guna memperoleh kejelasan dan memastikan penyebab persoalan tersebut, media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak BPKAD Kabupaten Rokan Hilir.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak BPKAD Rohil belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan terkuncinya sistem, penyebab terjadinya kendala, maupun kepastian waktu pemulihan layanan pencairan anggaran.
Reporter: Handoko