ROKAN HILIR (Rabu, 11 November 2026) | Kemunculan sebuah ring tinju di tengah kawasan perkotaan Kabupaten Rokan Hilir menuai tanda tanya dari masyarakat. Pasalnya, pembangunan fasilitas tersebut berlangsung ketika pemerintah daerah tengah menghadapi berbagai sorotan, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran, pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), ketidakstabilan kegiatan pembangunan infrastruktur, hingga persoalan banjir yang masih menggenangi permukiman warga.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai skala prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir dalam menjalankan program dan kegiatan di tengah keterbatasan keuangan daerah.
Sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat hingga kini dinilai belum mendapatkan penyelesaian maksimal. Mulai dari dampak kebijakan efisiensi anggaran, sistem keuangan daerah yang disebut mengalami kendala, hingga kondisi infrastruktur dan penanganan banjir yang belum menunjukkan solusi konkret.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, berdirinya ring tinju di pusat kota justru mengundang perhatian sekaligus kritik dari masyarakat.
Warga mempertanyakan alasan pemerintah menghadirkan fasilitas atau kegiatan tersebut ketika sejumlah lingkungan permukiman masih menghadapi persoalan genangan air. Bahkan, beberapa akses jalan dilaporkan turut terendam sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kok bisa kegiatan seperti ini yang disediakan pemerintah? Sementara halaman rumah kami dan akses jalan masih terendam air. Mirisnya, sampai sekarang belum ada jalan keluar yang benar-benar kami rasakan,” ungkap seorang warga.
Sorotan serupa disampaikan Ketua DPD TOPAN-RI, Yusaf Hari Purnomo. Ia menilai Pemkab Rokan Hilir seharusnya lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat dibandingkan menghadirkan kegiatan yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak.
“Aneh juga kita melihat program Pemerintah Daerah Rokan Hilir ini. Bukannya menyelesaikan persoalan yang ada, justru mendirikan ring tinju yang dapat disaksikan anak-anak. Kita harus mempertimbangkan dampak dan kelayakan kegiatan tersebut, terutama apabila dilaksanakan di ruang publik yang mudah diakses anak-anak,” ujar Yusaf.
Menurutnya, apabila kegiatan olahraga tinju tersebut memang diperlukan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan lokasi pelaksanaan yang lebih tepat agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum.
“Kalau memang ingin mengadakan kegiatan seperti itu, seharusnya ditempatkan di lokasi yang sesuai. Tidak harus di tengah kota. Selain perlu memperhatikan dampaknya terhadap anak-anak, potensi kemacetan lalu lintas juga harus menjadi pertimbangan,” tegasnya.
Yusaf kembali menekankan bahwa pemerintah daerah semestinya membuka mata terhadap berbagai persoalan yang tengah dikeluhkan masyarakat.
Ia meminta Pemkab Rokan Hilir lebih serius mengevaluasi kondisi keuangan daerah, memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta mencari solusi konkret terhadap persoalan banjir yang hingga kini masih dirasakan warga.
“Seharusnya Pemkab bisa membuka mata. Selesaikan terlebih dahulu persoalan yang sedang bergejolak, mulai dari kondisi keuangan daerah yang tidak stabil, banjir di lingkungan masyarakat, hingga berbagai persoalan lainnya. Jangan sampai masyarakat justru melihat pemerintah menghadirkan kegiatan seperti ini ketika persoalan mendasar belum terselesaikan,” pungkas Ketua DPD TOPAN-RI tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemkab Rokan Hilir mengenai tujuan, sumber anggaran, serta mekanisme penyelenggaraan kegiatan ring tinju tersebut.
Publik pun berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka sekaligus memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Reporter: Handoko