Langkat (Jum’at, 12/12/ 2025) | Lambatnya penanganan ditingkat daerah bisa dikatakan Pemerintah Daerah Gagap dalam menangani Bencana Banjir di Sumatera.
Hal ini bisa dilihat dari beberapa pernyataan Bupati yang tak mampu menanggulangi bencana banjir didaerahnya.
Selain itu ada juga Bupati/Wali Kota yang tak mampu menjadi Komando didalam Penanggulangan Bencana di Daerahnya dan hanya mampu menyalurkan bantuan bencana yang diterimanya dari berbagai bantuan dari luar daerah maupun swasta.
Sebagaimana di kabupaten Langkat, Bupati Langkat terkesan hanya sebagai distributor penyalur bantuan.
Semestinya Bupati harus menjadi Komando didalam Penanggulangan Bencana sehingga komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik dan terukur didalam menangani bencan banjir.
Penanagan Bencana Banjir dan Longsor di sumatera khususnya di tiga Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat masih perlu penanganan serius tak hanya bencana ini layak di tetapkan sebagai Bencana Nasional, para Kepala Daerah seperti Bupati/Wali Kota harus menjadi Komando terdepan didalam menyelamatkan Rakyatnya.
Bupati/Wali Kota harus bergerak dan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah hadir untuk menyelamatkan warganya bukan hanya mencari simpati semata.
Said Abdulah selaku Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Langkat, mengatakan “Presiden Harus Mengevaluasi Bupati/Wali Kota yang tak mampu menangani Bencana alam di daerahnya masing-masing, Presiden harus menurunkan tim investigasi dan menurunkan komando langsung dibawah Presiden di setiap Daerah untuk mengendalikan penanganan bencana alam hingga ke pasca bencana (Rehab Rekon) dan Presiden harus segera menetapkan Bencana di 3 Provinsi ini sebagai Bencana Nasional”
Sebagaimana diketahui Kerusakan Parah yang terjadi di 3 Provinsi ini sangat memprihatinkan. Hingga saat ini masih jumlah korban terus bertambah demikian juga data orang hilang.
Kondisi saat ini ditanjung pura dan sekitar langkat masih banyak yang membutuhkan bantuan sembako. Belum lagi perbaikan infrastruktur dan pemukiman masyarakat.
(Red)