Deli Serdang (Kamis, 25/06/2026) | Ketua Forum Kelompok Tani Desa Limau Manis Medan Senembah (FKTLML), Umar Samosir, mempertanyakan kehadiran jajaran Komando Daerah Maritim (Kodaeral) 1 TNI Angkatan Laut yang menggelar kegiatan di lahan pertanian Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada 17 Juni 2026.
Lahan tersebut selama ini dikelola kelompok tani binaan FKTLML untuk program ketahanan pangan.
Kegiatan seremonial penanaman cabai itu dihadiri sejumlah pejabat Kodaeral 1, antara lain:
– Kapoksahli Kodaeral 1 Kolonel Mar Rivelson Saragih
– Aster Kodaeral 1 Kolonel Laut (Teknik) Evi Bayu
– Danpomal Kodaeral 1 Kolonel Laut (PM) Triono Adi Susilo
– Dandenintel Kodaeral 1 Kolonel Laut Dwi Prasetyo
– Kadispen Kodaeral 1 Kolonel Eko C. Yudianto
– Kadister Kodaeral 1 Kolonel Mar Farick
– Kadiskum Kodaeral 1 Kolonel Laut Haridus
– Kadisenlek Kodaeral 1 Kolonel Laut Robert Sirait
Turut hadir Rahman dari PMO Aset PTPN 1 Regional 1. Dari Pemkab Deli Serdang hadir Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Dian D. Ginting bersama Kepala UPT Pertanian Yanti, serta unsur Satpol PP Deli Serdang.
Kadispen Kodaeral 1 Kolonel Eko C. Yudianto menjelaskan program ini bentuk dukungan TNI AL terhadap kebijakan pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional lewat optimalisasi lahan produktif.
Lahan seluas ±270 hektare rencananya ditanami kedelai, cabai, padi, ubi, dan jagung. Tahap awal difokuskan ke kedelai sebagai komoditas utama.
Umar Samosir mengaku kecewa. Ia menilai kegiatan itu tumpang tindih dengan program ketahanan pangan yang sudah berjalan di lahan yang sama sejak lama.
“Kami sudah jauh-jauh hari melaksanakan program ketahanan pangan di lahan ini. Tahun lalu kami sudah menanam ubi dan jagung sebagai bagian dari program nasional,” ujar Umar.
Ia mengingatkan, lahan itu juga pernah dikunjungi pejabat daerah dan Forkopimda saat program ubi-jagung berjalan. Hadir kala itu perwakilan DPRD Deli Serdang Siswo Adi Suwito, DPRD Sumut Wagirin Arman, Dinas Pertanian Deli Serdang, dan Kabag SDM Polresta Deli Serdang Kompol Menson Nainggolan.
“Pak Kompol Menson berpesan agar saya tetap jadi motor penggerak anggota dan tidak segan koordinasi dengan instansi terkait demi suksesnya program ketahanan pangan,” kata Umar.
Kini Umar mengaku muncul tekanan ke anggotanya. “Tiba-tiba Angkatan Laut ingin mengelola lahan yang selama ini kami kelola. Ada anggota yang dapat tekanan agar tidak lagi menanam ubi. Kami hanya petani biasa yang mencari nafkah dan mendukung program pemerintah. Selama ini juga kami terdata dan dapat pupuk dari pemerintah,” ujarnya.
Umar juga menyoroti keterlibatan TNI AL di lahan pertanian. “Setahu saya tugas Angkatan Laut menjaga wilayah kemaritiman, batas negara di laut, serta pilar pertahanan keamanan negara. Seharusnya melindungi rakyat, bukan membuat petani terusik mencari rezeki,” tegasnya.
Ia mempertanyakan dasar hukum klaim lahan itu. Mengacu SK Kepala BPN No. 42/HGU/BPN/2002 tentang perpanjangan HGU di Deli Serdang, poin H menyebut lahan seluas 1.360,6900 hektare termasuk daerah Limau Manis tidak diberi perpanjangan HGU ke PTPN 2. Lahan itu justru harus melalui proses pemberian hak tersendiri karena belum bersertifikat/belum terdaftar.
“Kalau kita lihat SK BPN itu, tanah Limau Manis belum diterbitkan sertifikat haknya. Kami sudah kelola lahan ini lebih 25 tahun Kenapa tiba-tiba diklaim?” katanya.
Atas kondisi itu, Umar menyatakan akan mengirim surat resmi ke Panglima TNI, KSAL, hingga Presiden RI. Tujuannya meminta kejelasan dan perlindungan hukum bagi petani.
“Kami berharap ada kejelasan dan perlindungan bagi petani yang selama ini mengelola lahan dan menjalankan program ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
Reporter: Ahmad Jais