Jakarta (Jumat, 13/11/2026) | Forum Buruh Kawasan (FBK) menyayangkan dan mengecam keras pernyataan Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia (PAGI), Fritz Alor Boy, yang melontarkan seruan perlawanan politik terhadap Presiden RI Prabowo Subianto di lingkungan Kompleks Istana Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).
Pernyataan Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia yang menyangkut ancaman pengerahan massa serta dinamika politik pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
“Kami menyayangkan pernyataan Ketum Pasukan Gibran Indonesia yang mengajak relawan untuk melawan Presiden serta memicu narasi konfrontasi menuju Pilpres 2029 dinilai kontraproduktif, memicu kegaduhan ruang publik, serta bertentangan langsung dengan pesan perdamaian yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka sendiri usai resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR RI,” Ujar Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK), Hilman Firmansyah kepada Wartawan pada Jumat, (13/11/2026).
Menyikapi dinamika tersebut, Forum Buruh Kawasan (FBK) menyampaikan empat 4 point sebagai berikut:
1. Bertentangan dengan Pesan Resmi Gibran Rakabuming Raka.
Seruan perlawanan yang dilontarkan Pasukan Gibran Indonesia secara terang-terangan mengabaikan arahan Gibran Rakabuming Raka kepada para pendukungnya. Dalam pernyataannya di hadapan relawan, Gibran telah menegaskan bahwa pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi demi kebaikan bangsa, serta meminta agar tidak ada satu pun pendukung yang melawan Presiden Prabowo Subianto maupun memposisikan diri sebagai oposisi.
2. Penyalahgunaan Ruang Publik dan Fasilitas Negara.
Kompleks Istana Wakil Presiden merupakan simbol dan fasilitas negara yang semestinya dijaga marwahnya. Menyuarakan provokasi politik dan deklarasi konfrontasi partisan di lingkungan istana merupakan tindakan yang mencederai etika bernegara dan ketertiban umum.
3. Menghormati Mekanisme Konstitusi dan Proses Hukum.
Keputusan pengunduran diri Wakil Presiden telah ditempuh melalui mekanisme konstitusional yang sah di hadapan MPR RI dan telah diterima dengan penuh penghormatan oleh Presiden Prabowo Subianto. Narasi yang mengesankan adanya pengkhianatan atau ancaman pengerahan massa sebelumnya—seperti ancaman memblokade Jakarta—adalah bentuk politisasi yang mengancam stabilitas keamanan dan iklim ekonomi nasional.
4. Fokus pada Keberlanjutan Pembangunan dan Kepentingan Rakyat.
Kontestasi Pilpres 2029 masih sangat jauh. Seluruh elemen masyarakat dan kelompok relawan seharusnya menahan diri dari manuver politik yang memecah belah, serta kembali fokus mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menuntaskan program-program kerakyatan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan emosional dari kelompok tertentu, serta bersama-sama mengawal proses ketatanegaraan pasca-pengunduran diri Wakil Presiden secara damai, dewasa, dan konstitusional,” pungkas Hilman Firmansyah
(Red)