Rokan Hilir ( Minggu 20/09/2026) Pilar Ke IV Demokrasi Pembangunan Nasional, kembali memantau perkembangan keuangan Daerah Pemkab Rokan Hilir, dalam hal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD) terhadap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD Daerah).
Dalam persoalan ini tak sedikit Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjerit soal tersendatnya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, Dan juga pembayaran terhadap Surat Perintah Perjalanan Dinas ( TPP Dan SPPD).
Jika mendengar dari jeritan dalam keluhan tersebut, makan kuat dugaan, bahwa kesehjatraan para Aparatur Sipil Negara di ruang lingkup Pemkab Rokan Hilir, telah mengalami tekanan sedemikian rupa, sehingga, memungkinkan untuk menimbulkan jeritan di kalangan para ASN tak bisa di hindarkan.
Kejadian tersebut berkesesuaian dengan perkataan ASN di Rohil saat berjumpa publik pada Minggu siang di seputaran kota bagan Siapi- Api.
Dalam keterangan pihak para ASN di Rokan Hilir mengatakan bahwa ” TPP kami sampai sekarang belum di bayar, di tambah lagi dengan SPPD Dinas ikut terlantar, jadi kami mau makan apa? kalau kejadian ini berlarut panjang, bukan hanya kebutuhan kami yang di rampas, bahkan dapur kami pun terancam padam sebab, sampai sekarang kami hanya dijanjikan dari bulan ke bulan” Ucap pihak ASN di Rohil.
Selanjutnya” Pihak ASN meminta agar kepala Daerah Pemkab Rokan Hilir, hendaknya serius dalam memperhatikan kesehjatraan kami, sebab pekerjaan yang kami lakukan mempunyai tanggung jawab yang besar” Pungkas Pihak ASN di Rohil terhadap publik pada minggu siang 20 September 2026.
Tak hanya sebatas itu, keluhan serupa juga di ucapkan oleh kontraktor yang terlibat tunda bayar kegiatan yang mana hingga kini tak kunjung usai.
Dalam keterangannya, pihak kontraktor mengataka” agar kepala daerah Pemkab Rokan Hilir hendaknya tidak tebang pilih dalam melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang telah di laksanakan” Ucap pihak kontraktor di Rohil.
Reporter: Handoko