Berita  

Akhiri Dualisme Kepengurusan HNSI, Anggota Minta Perlu Ada Upaya Penyelamatan Organisasi

 

JAKARTA | Aktivis Nelayan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jakarta, Andy William Sinaga menyampaikan Bahwa Para anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) merasa bingung dikarenakan adanya Kepengurusan Pusat HNSI ganda, yaitu HNSI Pimpinan, Herman Herry dan HNSI Pimpinan Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut /KASAL Laksamana TNI Purn, Soemarjono.

Para Anggota HNSI diseluruh Indonesia saat ini bingung dan resah karena tidak ada perhatian organisasi HNSI karena Para Pengurus Pusat sibuk dalam merebut jabatan Ketua Umum HNSI.

Saat ini para Nelayan Muara Baru, Jakarta Utara dan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi merasa tidak pernah lagi di Advokasi Hak-hak normatif Kami seperti Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kami Nelayan yang juga Anggota HNSI,” kata Andy William Sinaga, Ketua Departemen Jaminan dan Kesejahteraan Sosial Nelayan DPP HNSI kepada wartawan pada Jumat, (17/1/2025).

“Belum lagi banyak persoalan Tentang Nelayan di Indonesia yang harus di selesaikan oleh HNSI,” tegas Andy.

“Dimana Nelayan Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan di antaranya: illegal Fishing: Nelayan asing seperti dari negara Thailand, Vietnam, Filipina dan Malaysia yang sering menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia,” ungkap Andy.

“Kemudian dalam prakteknya menangkap ikan secara berlebihan menyebabkan 75 % sumber daya ikan Indonesia di Eksploitasi,” ujar Andy.

“Selanjutnya masih adanya kebijakan yang tidak merata yakni: Kebijakan yang memarginalkan Nelayan Tradisional dan Masyarakat pesisir,” papar Andy.

“Belum lagi dari peran HNSI untuk ikut serta dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto dimana ikan merupakan makanan berprotein yang bergizi yang dapat menjadi menu dalam program MBG,” lanjut Andy.

Semua ini tentu saja membutuhkan Kepemimpinan HNSI yang Kuat dan Kredibel dengan kepemimpinan Tunggal.

“Kami meminta agar Dualisme Kepengurusan di HNSI ini segera diakhiri, Dan Pemerintah dalam Hal ini Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)sebagai Bapak angkat Nelayan perlu turun tangan untuk mendamaikan Kepengurusan HNSI Pusat,” pungkas Andy.

 

 

 

Reporter: M. Reza Pahlevi