8 untuk Jokowi di Balik Pidato Suara Hati Nurani Megawati
JAKARTA | Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik sebagai respons terhadap dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) soal putusan perkara 90. Dalam pidatonya yang bertajuk ‘Suara Hati Nurani’ itu, Mega mengatakan Majelis Kehormatan MK telah memberikan cahaya di tengah kegelapan demokrasi.
MKMK memberikan sanksi lisan kolektif kepada sembilan hakim konstitusi karena dianggap melanggar kode etik membiarkan kebocoran informasi mengenai rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Selain itu, Ketua MK Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya karena dinilai terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Ia dianggap terlibat benturan kepentingan dalam memutus perkara 90 soal syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden
Lewat putusan itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan keponakan Anwar sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, bisa maju di Pilpres 2024. Sebab, mahkamah membolehkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun jadi capres atau cawapres selama pernah menjabat sebagai kepala daerah yang terpilih lewat pemilu.
“Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi,” kata Megawati dalam pidatonya yang disiarkan secara daring di akun Youtube resmi PDI Perjuangan, Minggu (12/11).
Megawati juga menilai putusan itu sebagai bukti kekuatan moral dan politik kebenaran tetap kokoh melawan rekayasa konstitusi. Ia pun mengingatkan bahwa rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi.
“Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia,” ucapnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pidato Megawati menegaskan adanya perpecahan suara di internal PDIP.
Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, kata dia, sekitar 20 hingga 25 persen suara internal PDIP lebih condong ke pasangan Prabowo Subianto-Gibran. Meski jumlah itu terbilang kecil, tetapi elektabilitas Gibran di internal PDIP disebut akan mengalami tren kenaikan.
“Karena sampai hari ini Pak Jokowi kader PDIP. Jadi pidato yang tadi disampaikan oleh Ibu Mega itu menegaskan bahwa perpecahan dan keterbelahan suara di partai itu memang terjadi adanya,” kata Agung yang dikutip dari CNNIndonesia, Minggu.
Agung mengatakan pidato Megawati menyiratkan harapan agar kader-kader PDIP makin solid untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Selain itu, juga untuk menyadarkan publik bahwa kondisi politik tanah air saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Namun, menurut dia, Megawati tak selayaknya mengomentari kondisi politik terkini lantaran PDIP masih berada di kabinet pemerintahan Jokowi.
“Kalau kita ngomong dia sekarang sedang dizalimi, dizalimi seperti apa, karena sampai hari ini masih di dalam kabinet, menterinya terbanyak malah,” ujar Agung.
“Kalau mau konsisten ya, justru enggak bermain dua kaki. Tapi kan masih bermain dua kaki, masih memanfaatkan kekuasaan juga. Kalau mau konsisten, dia keluar dari kabinet,” ucapnya.
Agung menyebut sikap PDIP yang hingga saat ini belum bisa move on dengan realitas bahwa Gibran jadi cawapres Prabowo malah bisa menaikkan elektabilitas pasangan tersebut dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Hal tersebut pun diamini pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi. Dia berpendapat pidato Megawati merefleksikan hubungan antara PDIP dengan Jokowi. Menurut dia, Megawati bermaksud mengungkap bagaimana upaya Jokowi ingin menempatkan Gibran sebagai cawapres melalui putusan MK.
“Karena Pak Jokowi juga ingin mengusung anaknya sebagai calon wakil presiden. Itu bagian dari awal bagaimana Bu Mega mencoba mengungkap itu,” katanya.
Kendati begitu, menurut Asrinaldi, pidato Megawati lebih banyak menggambarkan keprihatinannya terhadap kondisi politik saat ini. Megawati tak mengatakan maksudnya secara ekspresif karena bisa berdampak buruk terhadap PDIP.
Apalagi ada persepsi publik bahwa manuver Jokowi merupakan buntut dari perlakuan Megawati, salah satunya karena sering menyebut-nyebut Jokowi sebagai petugas partai.
Tudingan manipulasi hukum
Asrinaldi pun menyebut pernyataan Megawati soal dugaan adanya sejumlah manipulasi hukum yang telah terjadi ditujukan kepada Jokowi. Sebab, Jokowi masih memiliki akses dan kendali pada kekuasaan saat Pemilu 2024 berlangsung.
Menurutnya, posisi Jokowi yang sangat kuat sebagai kepala pemerintahan menimbulkan kekhawatiran dari banyak pihak.
“Walaupun Pak Jokowi sudah berusaha mengatakan untuk netral tapi kan kekhawatiran itu tetap masih ada. Itu yang bisa kita buktikan dengan ungkapan Bu Mega,” ujar Asrinaldi.
“Apalagi sekarang Gibran sebagai anak kandung beliau juga mendampingi Pak Prabowo tentu bagaimanapun itu menjadi kekhawatiran publik,” sambungnya.
Sementara itu, Agung menilai pernyataan Megawati ditujukan untuk penyelenggara pemilu. Melalui pidatonya, Megawati berharap para penyelenggara pemilu bersikap jujur dan adil.
“Ini pesannya umum kepada seluruh penyelenggara supaya bisa bertindak jujur dan adil. Harapannya sengkarut yang mengemuka hari ini tidak terulang kembali,” kata Agung.
Agung menyebut Megawati ingin meneduhkan suasana internal PDIP yang saat ini tengah bergejolak. Menurutnya, pesan Mega masih terdengar general.
“Jadi saya melihat masih dalam konteks beliau sebagai seorang negarawan. Pesan-pesan generalis, netral untuk meneduhkan suasana kebatinan di internal partai yang sebenarnya bergejolak,” ujar dia.
#Redaksi