Jika Lolos Pemilu, Partai Buruh Bakal Fokus pada Jaminan Sosial

Said mengatakan Partai Buruh nantinya akan memperjuangkan jaminan makanan, di samping mendorong jaminan sosial lainnya seperti jaminan pensiun, jaminan pengangguran, jaminan pendidikan, jaminan tempat tinggal, hingga jaminan air bersih.

“Setiap orang miskin dan tidak mampu akan diperjuangkan oleh Partai Buruh secara konstitusional dalam politik anggaran dan juga revisi terhadap Undang-Undang BPJS untuk memasukkan jaminan makanan,” ucapnya.

Ia mencontohkan jaminan makanan tersebut berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun bantuan sosial (Bansos), melainkan dikirimkan kepada rakyat miskin dan tidak mampu dengan mentransfer langsung dalam bentuk saldo ke rekening masing-masing.

“Orang miskin dan tidak mampu menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 27,7 juta orang, katakanlah 30 juta orang miskin dan tidak mampu, dikalikan 500 ribu sebulan dapat Rp 15 triliun per bulan, karena APBN setahun kalikan 12, cuma Rp 180 triliun per tahun, kecil sekali dari total APBN Rp 3 ribu triliun,” ujar Said mencontohkan.

Nantinya putaran uang dari jaminan makanan/sosial tersebut, menurut Iqbal, dapat menciptakan ekonomi pasar sosial yang dapat menghidupkan ekonomi rakyat. “Tidak bisa diuangkan nanti dipergunakan hal yang tidak baik, jadi seperti gesek, jadi mau beli beras kartunya digesek,” katanya.

Ekonomi pasar sosial itulah, kata Iqbal, yang menjadi tawaran dari Partai Buruh apabila dapat berlenggang pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Said menyebut jaminan sosial merupakan turunan dari prinsip redistribusi kekayaan yang adil dan beradab, yang menjadi salah satu prinsip dari Negara Kesejahteraan (Welfare State) atau yang lazim disebut Negara Sejahtera oleh Partai Buruh.

Adapun dua prinsip Negara Sejahtera lainnya yang diperjuangkan oleh Partai Buruh, kata Said, adalah prinsip kesetaraan dan kesempatan, serta tanggung jawab publik.