Berita  

Dugaan Tekanan Pokir Bertuan Disorot, Infrastruktur Penanganan Banjir di Bagan Siapi-Api Terancam Terabaikan

Share

ROKAN HILIR (Rabu, 18 November 2026) | Ancaman banjir yang melanda kawasan Kota Bagan Siapi-Api, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, semakin memprihatinkan. Curah hujan yang terus mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan genangan air semakin meluas dan ketinggiannya terus meningkat.

Kondisi ini mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga khawatir genangan air yang semakin sulit dikendalikan akan berdampak terhadap aktivitas sehari-hari serta mengancam lingkungan permukiman.

Di tengah persoalan tersebut, muncul sorotan terhadap dugaan dominasi kepentingan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur daerah. Bahkan, dugaan adanya tekanan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) disebut-sebut turut memengaruhi penentuan prioritas pembangunan.

Persoalan ini mencuat setelah adanya pengakuan dari salah satu pihak OPD yang menyebutkan bahwa sebagian besar kegiatan di instansinya didominasi program Pokir anggota dewan. Kondisi tersebut dinilai membuat OPD memiliki ruang gerak terbatas dalam menentukan program berdasarkan kebutuhan dan keluhan masyarakat.

Dalam keterangannya, pihak OPD mengungkapkan, “Kegiatan di dinas ini kebanyakan berasal dari Pokir para dewan, Bang. Sementara, Pokir tersebut tidak selalu diarahkan ke lokasi yang menjadi keluhan masyarakat seperti persoalan yang terjadi saat ini. Kalau kami mengambil kebijakan terhadap kegiatan Pokir tersebut, tentu ada pihak yang tidak senang. Jadi, kami sebagai pelaksana teknis mau tidak mau harus menjalankan apa yang sudah ditentukan,” ungkap salah satu pihak OPD.

Ia juga mengeluhkan keterbatasan anggaran serta terbatasnya keleluasaan OPD dalam menjalankan program pembangunan yang menjadi kewenangannya.

“Untuk abang ketahui, program yang berasal dari OPD sendiri juga sangat terbatas, Bang. Selain persoalan anggaran, kami juga menghadapi tekanan kepentingan Pokir. Silakan masyarakat menilai bagaimana kinerja kami. Yang jelas, seperti inilah kondisi yang kami hadapi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Baladika Karya Provinsi Riau, Kasrul, turut angkat bicara. Ia menilai dugaan dominasi Pokir yang tidak tepat sasaran berpotensi merugikan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan penanganan persoalan banjir.

“Pokir bertuan ini jangan sampai terlalu mendominasi sehingga kepentingan masyarakat justru terabaikan. Salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian adalah kondisi banjir saat ini. Kami menilai perlu ada evaluasi terhadap penentuan titik-titik kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat dan justru menguntungkan kepentingan tertentu,” tegas Kasrul.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum (APH) agar tidak tinggal diam dan segera melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari Pokir anggota dewan.

“Kami mendesak aparat penegak hukum agar tidak ragu melakukan pemeriksaan terhadap persoalan ini. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Jangan sampai kepentingan pembangunan yang seharusnya menjadi solusi atas persoalan masyarakat justru terhambat oleh tarik-menarik kepentingan. Penanganan banjir, perbaikan drainase, serta pembangunan infrastruktur yang mendesak semestinya menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Reporter: Handoko

banner 468x60