ROKAN HILIR | Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kerap kali mendapat sorotan publik, terkait dengan keluhan yang beragam dengan berbagai persoalan yang diduga bisa saja terjadi di dalamnya.
Hal itu di yakinkan, karena di anggap menyangkut hajat hidup orang banyak, yang terancam terbengkalai, apabila pemerintah Daerah (Pemkab Rokan Hilir) tak serius dalam menjalankan tugasnya,terutama bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) di Rokan Hilir, yang kabarnya sekarang kembali mengeluhkan masalah Keuangan Daerah baik tentang gaji, maupun sederetan keperluan kantor lainnya.
Keadaan tersebut di perparah dengan beredarnya kabar, bahwa APBD di Rokan Hilir, yang telah di sahkan sebelumnya oleh DPRD Kabupaten Rokan Hilir,diduga belum mendapat sentuhan oleh BPKAD Provinsi Riau, Sehingga di anggap sebagai faktor utama dari macetnya perekonomian daerah ini tak bisa di hindarkan.
Tanggapi persoalan tersebut, Pilar Ke IV Demokrasi pembangunan nasional, kembali menyoroti kinerja BPKAD Rokan Hilir terkait persoalan serupa, serta telah melakukan konfirmasi melalui via Wattshap terhadap kepala BPKAD Rokan Hilir.
Namun sangat di sayangkan, hingga saat ini Rabu 26 Februari 2025 Lagi-lagi sikap penjabat publik yang satu ini tak kunjung bersuara saat di konfirmasi media, melalui via wattshpnya terkait persoalan tersebut.
Reporter: Handoko
