Berita  

Diduga Sarat Kepentingan yang Tak Terpenuhi, Membuat Pengesahan APBD Murni Pada Tahun 2025 Terancam dan Terbengkalai, Begini Tanggapan Ketua DPRD Roan Hilir

 

ROKAN HILIR | Diduga Sederetan persoalan yang muncul di kalangan Pemerintah Daerah(Pemkab Rokan Hilir), terkait dengan keluhan dari sejumlah pihak, tentang kelangsungan kemajuan Daerah ini, tampaknya kian memprihatinkan.

Hal itu di sebabkan, bahwa, pengesahan yang seharusnya telah di laksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Rohil) ,namun kenyataan tidak demikian.

Dugaan sementara, kejadian tersebut, di picu dengan adanya kepentingan-kepentingan tersendiri, yang di sinyalir membuat pengesahan APBD Murni pada tahun 2025 hingga sa’at ini tidak selesai.

Sementara itu, dampak yang bisa di timbulkan oleh lambatnya pengesahan APBD Murni ini, membuat seluruh OPD Daerah mengeluh, sebab tak bisa berfungsi sebagai mana mestinya.

Tak hanya itu saja, pantauan di lapangan, beberapa wifi di gedung kantor Bupati Rokan Hilir padam, sebab tak mempunyai anggaran untuk membayarnya, belum lagi 3 unit Lift di gedung mewah Kantor Bupati itu juga mengalami nasib serupa.

Menghadapi persoalan tersebut, reporter media ini telah melakukan konfirmasi terhadap Ketua DPRD Rokan Hilir, dalam persoalan itu, Ketua DPRD Rokan Hilir ILhammi S.TR menyebut” Bahwa dirinya telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pengesahan APBD murni pada tahun 2025 ini, kendati demikian, semua upaya tersebut masih terhalang, di sebabkan para dewan tidak bisa hadir pada saat rapat di gelar” Sebut Ketua DPRD ILHAMMI S. TR.

ILHAMMI kembali melanjutkan bahwa” bukti dari upaya saya sebagai ketua DPRD Rokan Hilir agar berjalannya pengesahan APBD murni pada tahun 2025 ini iyalah, telah melayanngkan surat terkait masalah pengesahan APBD murni ini, namun sayangnya, surat yang telah saya lanyangkan terhadap pihak terkait, tidak memiliki tanggapan sama sekali ” Ucap Ketua DPRD Rokan Hilir pada selasa 04 Februari 2025 melalui via Wattshapnya.

Sementara itu, jika mendengar keterangan tersebut, memperkuat dugaan, bahwa ada kepentingan besar yang bersarang di tubuh Pihak-pihak terkait, sehingga memungkinkan untuk membuat kelumpuhan di kalangan Pemerintah Daerah(Pemkab Rokan Hilir) tak bisa di hindarkan.

 

 

 

Reporter: Handoko