SHARE NOW

Vilar ke IV Pembangunan Nasional Sampai Saat ini Masih Terus Memantau Kinerja BPKAD Rohil, Terkait Dugaan Terancamnya Hak-Hak Banyak Orang

Vilar ke IV Pembangunan Nasional Sampai Saat ini Masih Terus Memantau Kinerja BPKAD Rohil, Terkait Dugaan Terancamnya Hak-Hak Banyak Orang.

 

 

 

ROKAN HILIR | (Jum’at, 29/12/2023). Sampai saat ini pran Prees masih bergerak aktif dalam melakukan tugasnya sebagai jurnalis sebagaimana yang telah tertuang dalam UU NO 40 tentang Prees.

Dalam persoalan itu, terkait dengan adanya isu berbentuk keluhan Di Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) yang masih berkaitan dengan adanya dugaan terncamnya hak -hak banyak Orang, beberapa waktu terakhir tampaknya Kian Mencuat.

Pasalnya, berbagai keluhan bermunculan di kalangan masyarakat luas baik dari segi persoalan TPP pegawai, OPD Daerah, Gaji, honorer, Dan juga rekanan kontraktor yang juga berperan aktif dalam melakukan pembangunan terhadap kemajuan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Di ancam mengalami nasib serupa.

Menanggapi persoalan itu, wartawan kerap kali menyoroti kinerja pemerintah Daerah Terkait persoalan ini,

Untuk itu, salah satu lembaga pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang kerap kali mendapat sorotan public Iyalah BPKAD Rohil,

Hal tersebut berdasarkan beredarnya sejumlah informasi keluhan miring masyarakat yang berurusan di ruang lingkup BPKAD Rohil sampai Sekarang masih terus Mencuat.

Parahnya lagi, pihak BPKAD Rohil sejak berapa bulan lalu di konfirmasi wartawan melalui via WhatsApp nya namun tak memiliki jawaban sama sekali.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua PWRIB Rohil Mulyadi Angkat Bicara, menurut pandangan dari Ketua Wadah wartawan itu, persoalan yang saat ini gencar -gencarnya mendapat sorotan public Di Anggap tidaklah wajar” ucap Ketua PWRIB Rohil.

Lanjutnya lagi ” dirinya menilai bahwa pemerintah Daerah melalui pihak BPKAD Rohil terkesan tak bisa bekerja sehingga berdampak bagi banyak pihak, tak hanya keluhan dari rekanan kontraktor Saja yang kita dengar, nasib serupa juga Di alami oleh hak pegawai sipil negara yang merupakan haknya harus Di berikan sebagaimana mestinya.

Untuk itu, maka sudah sepantasnya pihak aparat penengakan hukum bisa melakukan pemeriksaan terhadap BPKAD rohil yang terindikasi kejanggalan dalam Menjalankan tugasnya “

Dan Sampai berita ini di terbitkan, pihak BPKAD tak kunjung menjawab konfirmasi tersebut.

 

Reporter: Handoko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER