SHARE NOW

Tidak Perkara Fajar Tjia Tak Tuntas, KC FSPMI Akan Laporkan Penyidik ke Propam Poldasu

RANTAUPRAPAT | TVNYABURUH – Hampir dua tahun perkara dugaan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan di Fajar Tjia belum juga tuntas penangananya di Satuan Reserse Kriminal (SatRes Krim) Unit Ekonomi Polres Labuhanbatu, hal ini membuat Wardin Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Labuhanbatu berang.

Senin pagi (18/07) Kepada Wartawan Ketua KC FSPMI Labuhanbatu ini mengatakan, “Kami segera membuat laporan pengaduan ke Propam Polda Sumatera Utara, sehubungan dengan tidak tuntasnya perkara ini”

Lanjut Wardin, “Penyidik jangan melakukan pembodohan kepada kami, karena kami juga mengetahui bagaimana proses penanganan sebuah perkara tindak pidana kejahatan sebagaimana yang diatur pada KUHAP dan Peraturan Kapolri (PERKAP) No:6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Pidana.

Kemudian Penyidik jangan mencampur adukkan hukum pidana dengan hukum administrasi, sebab hal itu dua hal yang berbeda” 

Kami juga sudah minta pendapat dan penjelasan dari Pengawas Ketenagakerjaan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Wilayah- IV,(Wasnaker Provsu Wil-IV) dan sebagai pihak yang ahli dibidang ketenagakerjaan, Nova Nadeak, ST selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum (Kasi Gakkum) dan Erik Setiawan,ST, selaku Pegawai Pengawas, menjelaskan bahwa perkara Fajar Tjia yang kami laporkan ke Polres Labuhanbatu dan UPT.Wasnaker Provsu Wilyah-IV, merupakan tindak pidana kejahatan ketenaga kerjaan dan tidak ada hubungannya dengan perkara Perselisihan Hubungan Industrial, menurut mereka hal ini juga sudah dijelaskannya kepada Penyidik yang menangani perkara” Beber Wardin.

Masih menurut Wardin, “Kalau Penyidik masih ragu dengan pendapat ahli dari UPT.Wasnaker Provsu Wilayah- IV, kami menawarkan kepada Penyidik untuk bersama- sama berangkat ke kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, meminta pendapat hukum dari Bagian Hukum Kementerian Tenagakerja, kami akan fasilitasi Penyidik berangkat ke Jakarta.

“Kalau demi tegaknya supremasi hukum dibidang ketenagakerjaan rakyat harus berkorban biaya untuk memfasilitasi Penyidik Polres Labuhanbatu ke Jakarta, bagi kami tidak ada masalah, karena kondisi Penegakan Hukum di Negeri ini memang seperti ini, rakyat harus mau berkorban biaya”

Tentang kemampuan penyidik dalam menangani perkara ini, menurut pandangan kami, sangat tidak profesional, dan hal ini akan berpengaruh terhadap citra Polri di tengah masyarakat.

Kemudian dengan melihat lamanya proses hukum perkara ini, juga merupakan sebuah fakta tidak berjalannya fungsi pejabat Pengawas Penyidikan (Wasidik) Polres Labuhanbatu, Evaluasi tentang kemampuan Penyidik/ Penyidik Pembantu yang tersebut dalam PERKAP No:6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Pidana tidak berjalan, akibatnya berdampak langsung kepada tidak akan terwujudnya visi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. tentang Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas Transparansi dan Berkeadilan)

Perlu kami ingatkan kepada Penyidik bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 yang lalu, saat kami beraudensi ke Polres Labuhanbatu, yang diterima langsung oleh IPTU, H. Naibaho, SH,MH selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Labuhanbatu, untuk menyampaikan tidak ada aksi Buruh guna merayakan May Day, sudah disepakati bahwa perkara Fajar Tjia ini segera digelar dan ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, tetapi hingga sekarang tidak juga ada progresnya.

Artinya, komitmen mengenai kesepakatan pada tanggal 14 Mei 2022 yang lalu dari Polres Labuhanbatu sama sekali tidak ada, atau mungkin antara Fajar Tjia dengan Polres Labuhanbatu ada hubungan khusus, sehingga perkara ini sengaja diperlambat proses hukumnya guna diarahkan ke dalam peti mayat” Ujar Wardin.

Terpisah, Iskandar Zulkarnain, ST selaku Kepala UPT Wasnaker Provsu Wil-IV melalui Erik Irawan, ST Pegawai Pengawas, saat dikonfirmasi, membenarkan,

“Perkara Fajar Tjia yang dilaporkan KC FSPMI Labuhanbatu ke Polres Labuhanbatu dan UPT Wasnaker Provsu Wil-IV, berdasarkan bukti-bukti yang ada merupakan tindak pidana kejahatan, dan mengenai perkara Fajar Tjia adalah tindak pidana kejahatan sudah kami sampaikan ke Penyidik Polres Labuhanbatu saat pihak kami dimintai keterangan sebagai ahli, juga sudah dijelaskan bahwa perkara tidak ada hubungannya kepada Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) karena antara pidana dan PHI adalah dua hal yang berbeda” Terang Erik Irawan,ST.

 

#Anto Bangun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

NEWSTICKER